DETAIL KOLEKSI


Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Di Indonesia


Oleh : I Komang Sukaarsana

Info Katalog

Nomor Panggil :

Subyek : Fishery - Law And Legislation - Indonesia

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Pembimbing 1 : Eriyantouw Wahid

Pembimbing 2 : Gunawan Djajaputra

Kata Kunci : law enforcement, illegal fishing, marine fisheries management areas, Indonesia

Program Studi Pokok :


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_1.pdf 3188.12 (KB)
2. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_2.pdf 14275.62 (KB)
3. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_3a.pdf 10440.54 (KB)
4. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_3b.pdf 9945.16 (KB)
5. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_4a.pdf 12420.74 (KB)
6. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_4b.pdf 13000.78 (KB)
7. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_5a.pdf 14579.04 (KB)
8. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_5b.pdf 15015.66 (KB)
9. 2010_DIS_HK_Penegakan-hukum_6.pdf 8475.88 (KB)

D Disertasi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian dari beberapa masalah berkenaan dengan penegakkan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia. Masalah yang dijadikan objek penelitian adalah pertama, bagaimana pengaturan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut Indonesia serta penyebab maraknya kegiatan penangkapan ikan ilegal sehingga merugikan pendapatan negara, kedua bagaimana pengaruh prosedur perizinan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia, ketiga bagaimana penegakan hukum oleh aparat dan instansi terkait terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal yang perlu dilakukan di masa mendatang. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (analytical and conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data dalam penelitian berupa data primer dan atau data sekunder, dengan titik berat kepada data sekunder. Bahan-bahan yang terkumpul dianalisis dengan cara analitis kualitatif dan penerapan in concreto, dengan menghasilkan kesimpulan bersifat yuridis kualitatif yakni perlu adanya penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan, mulai dari proses perizinan hingga pelaksanaan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan laut di wilayah Indonesia. Penangkapan ikan ilegal diartikan sebagai a concept of illegal, unregulated and unreported fishing (IUU). The short meaning of illegal fishing is illegal catching fishes without licensing from the competent institution. Hasil penelitian menunjukan bahwa instansi yang terkait belum berfungsi secara maksimal dan masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia, di samping masih ruwetnya prosedur perizinan, baik dari segi yuridis, kelembagaan maupun sumber daya manusia. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonasasi peraturan perundang-undangan, kelembagaan secara terpadu antar instansi/aparat yang mempunyai kewenangan dalam penegakkan hukum di laut, sehingga penegakkan hukum di laut dapat terintegrasi dan optimal

T This dissertation presents a research or a study from various problem sconcerning law enforcement towards illegal fishings in the regions of fishery management in Indonesia. The problems as the objects of research are (1) how to make regulations on fishing in the regions of fishery management in Indonesia, and to find the causes of growing illegal fishing that inflicts a loss upon the income of the government, (2) how the influence of fishing lincense procedure in the regions of fishery management in Indonesia, (3) how is the law enforcement done by apparatus and other related competend institutions toward illegal fishing, which needs to be done in the future. Based on the problems as the objects of research, the research is done with the research method of yuridis normative with statute approach as well as analytical and conceptual approach, and case approach. Data used in the research is primary data and/or secondary data focusing on the use of primary data. Materials collected are analyzed by qualitative analysis and application in concreto, which produces a yuridis kualitatif conclusion i.e. it needs completion and harmonization of legislation in sea and fishery, starting from the license making process to the implementation and the action of law enforcement towards illegal fishing in the regions of fishery management in Indonesia. Illegal fishing is defined as a concept of illegal catching fish without licensing from the competent institution. The result of the research describes that related institutions still do not function and the authorities are still overlapping in the law enforcement toward illegal fish catchers in the regions of fishery management in Indonesia. Besides that, the license making process is very complicated from the point of view of yuridis, institutions and human resources. That is why it needs completion and integrated harmonization of legislation, institutions among parties having authorities in sea law enforcement to get an integrated sea law enforcement with optimum result.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?