DETAIL KOLEKSI


Kajian Hukum Mengenai Klausula Baku Dalam Perjanjian Di Indonesia Dan Thailand


Oleh : Retna Dwi Savitri

Info Katalog

Pengarang Kedua :

Pengarang Ketiga :

Pengarang Keempat :

Pengarang Kelima :

Pengarang Keenam :

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2012

Halaman :

Subyek : Contract - Indonesia - Thailand

Kata Kunci : legal study, standard clause , agreements in Indonesia and Thailand

Program Studi Pokok :


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2012_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_2.pdf 945.69 (KB)
2. 2012_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_4.pdf 714.05 (KB)
3. 2012_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_5.pdf 4168.43 (KB)
4. 2012_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_6.pdf 2632.5 (KB)
5. 2012_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_1.pdf 1362.77 (KB)
6. 2012_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_3.pdf 5016.17 (KB)

T Tujuan penelitian adalah: 1). Untuk menggambarkan pengaturan hukum berkaitan dengan klausula baku dalam perjanjian di Indonrsia dan Thailand. 2.) Untuk menggambarkan ada atau tidaknya sanksi berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian di Indonesia dan Thailand. Penganalisaan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian yang meneliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder dengan data primer sebagai pendukung kelengkapan data sekunder, dan data dianalisis secara kualitatif dengan penguraiant secara deskriptif. Diperoleh hasil dan dapat disimpulkan bahwa: 1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantukan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a). menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. b). menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibe1i konsumen c). menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang danlatau jasa yang dibeli oleh konsumen; d). menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e). mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. f). memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjual belijasa. g). menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang d ibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. h). menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada tdokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat I dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. 4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undan g-undang in i.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?