DETAIL KOLEKSI


Kajian Hukum Mengenai Klausula Baku Dalam Perjanjian Di Hongkong


Oleh : Retna Dwi Savitri

Info Katalog

Pengarang Kedua :

Pengarang Ketiga :

Pengarang Keempat :

Pengarang Kelima :

Pengarang Keenam :

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2013

Halaman : 131 p.

Subyek : Contracts - Law;Trade Agrrements

Kata Kunci : clause, agreement, legal study, Hongkong

Program Studi Pokok : HUKUM


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Halaman-Judul.pdf 1920.54 (KB)
2. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Bab1.pdf 1715.3 (KB)
3. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Bab2.pdf 24765.04 (KB)
4. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Bab3.pdf 762.88 (KB)
5. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Bab4.pdf 10515.24 (KB)
6. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Bab5.pdf 2174.26 (KB)
7. 2013_LP_HK_Kajian-Hukum-Mengenai_Daftar-Pustaka.pdf 628.7 (KB)

P Pemberlakuan ketentuan hukum di negara Hong Kong, bersumber pada beberapa ketentuan, yaiu : local (Hong Kong) legislation, ketentuan hukum yang disahkan oleh Hong Kong Special Administrative Region (HK.SAR), common law and equity dan hukum adat china. Demikian pula dalam Hukum kontrak, dimana berkaitan dengan berbagai jenis perjanjian. Salah satu yang sedang berkembang dalam masyarakat Hong Kong adalah pembuatan perjanjian baku. Pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan hukum berkaitan dengan klausula baku dalam perjanjian di Hong Kong? dan 2.Apakah ada sanksi berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian di Hong Kong ? . Penganalisaan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian yang meneliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder dengan data primer sebagai pendukung kelengkapan data sekunder, dan data dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif Pengaturan hukum mengenai klausula baku dalam perjanjian di Hong Kong dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang - undangan, sebagai berikut : The Sale of Goods Ordinance (cap 26), The Misrepresentation Ordinance (Cap 284) dan The Control of Exemptiom Clauses Ordinance (Cap 71). Sementara itu, berkaitan dengan pemberian sanksi, pemerintah Hong Kong menilai perlu adanya perlindungan hukum, yang tujuan bukan untuk memberikan sanksi, namun lebih kepada pengontrolan dari penggunaan klausula baku tersebut melalui peraturan, yaitu : Control of Exemption Clauses Ordinance (Cap.71), yaitu : Cap 71 s 7 Kelalaian kewajiban, Cap 71 s 8 Kewajiban yang timbul dalam kontrak, Cap 71 s 9 klausula ganti rugi yang tidak masuk , Cap 71 s 10 "Garansi" barang­ barang konsumsi dan Cap 71 s 11 Kewajiban Penjual; The Misrepresentation Ordinance (Cap 284), yaitu dalam Cap 284 s 4 Penghindaran ketentuan termasuk kewajiban untuk keliru.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?