DETAIL KOLEKSI


Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Hutan Produksi Untuk Pembangunan Kawasan Industri


Oleh : Julia Aleida De kock

Info Katalog

Nomor Panggil :

Subyek : Deforestation - alas kethu;land use - alas kethu;forest policy

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2009

Pembimbing 1 : Endang Pandamdari

Pembimbing 2 :

Kata Kunci : judicial review, over the functions of forests, production forests, industrial estate development, A


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2009_TA_HK_01005351_1.pdf 2338.13 (KB)
2. 2009_TA_HK_01005351_2.pdf 3167.78 (KB)
3. 2009_TA_HK_01005351_3.pdf 4251.57 (KB)
4. 2009_TA_HK_01005351_4.pdf 3736.22 (KB)
5. 2009_TA_HK_01005351_5.pdf 4763.88 (KB)
6. 2009_TA_HK_01005351_6.pdf 1591.58 (KB)
7. 2009_TA_HK_01005351_7.pdf 9160.83 (KB)

T Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk menjelaskan kesesuaian peralihan fungsi hutan produksi menjadi kawasan industri menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999. 2). Untuk menganalisis hubungan antara SK Menhut p.26/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhut no. 292/kpts-II/1995 tanggal 12 Juni 1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan SK. Bupati no. 050/3350 tanggal 28 April 2008. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengalihan fungsi hutan Alas Kethu belum sesuai dengan undang-undang no. 41 tahun 1999, khususnya mengenai cakupan luasnya, timbul dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari pembangunan kawasan industri antara lain menambah lapangan kerja, menambah pendapatan daerah, terganggunya suksesi alam, terganggunya keseimbangan siklus hidrologi dan hubungan antara ketentuan peraturan SK Menhut p.26/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Kepmenhut No. 292/kpts-II/1995 tentang Tukar Mebukar Kawasan dengan SK Bupati No. 050/3350 tentang Pertimbangan Teknis Pemilihan Alas Kethu sebagai Kawasan Industri. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bhawa SK Bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri tidak ada hubungannya dengan SK Menhut karena SK Bupati di keluarkan sebagai tanggapan dari keluarnya SK Menhut mengenai permohonan Tukar Menukar kawasan hutan Alas Kethu dan dispensasi untuk pembangunan kawasan industri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa permohonan tukar menukar kawasan hutan Alas Kethu tidak dapat dipertimbangkan/ditolak.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?