DETAIL KOLEKSI


Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Serta Kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia


Oleh : Hardianto Wibowo

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Subyek : Indonesia. satuan tugas pemberantasan mafia hukum;law reform - indonesia;law enforcement - indonesia;legal ethics - indonesia;courts - indonesia

Kata Kunci : judicial review, position, functions and authority, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, preside


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2010_TA_HK_01006226_1.pdf 2284 (KB)
2. 2010_TA_HK_01006226_2.pdf 3107.28 (KB)
3. 2010_TA_HK_01006226_3.pdf 6047.48 (KB)
4. 2010_TA_HK_01006226_4.pdf 5380.86 (KB)
5. 2010_TA_HK_01006226_5.pdf 2838.95 (KB)
6. 2010_TA_HK_01006226_6.pdf 1565.13 (KB)
7. 2010_TA_HK_01006226_7.pdf 9848.83 (KB)

P Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimanakah kedudukan, tugas dan kewenangan Satgas PMH dalam sistem presidensiil di Indonesia dan bagaimanakah pelaksanaan kinerja Satgas PMH sesuai dengan Keppres no.37 tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan didukung dengan data primer. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dapat disimpulkan bahwa bahwa kedudukan Satgas PMH dalam sistem presidensiil adalah berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden sebagai lembaga eksekutif karena Satgas PMH ini dapat juga disebut sebagai eksekutif agencies untuk membantu presiden dalam menciptakan suatu penegakan hukum yang baik agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance).

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?