DETAIL KOLEKSI


Kajian Yuridis Mengenai Solusi Permanen Bagi Pengungsi Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional


Oleh : Sri Wahyu Ningsih

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Pembimbing 1 : Jun Justinar

Subyek : Refugees - legal status, laws, etc;political refugees;refugees - international cooperation

Kata Kunci : judicial review, permanent solution, refugee, international refugee law, Somalia refugees, Dadaab re


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2010_TA_HK_01006522_1.pdf 2537.55 (KB)
2. 2010_TA_HK_01006522_2.pdf 4645.66 (KB)
3. 2010_TA_HK_01006522_3.pdf 5432.19 (KB)
4. 2010_TA_HK_01006522_4.pdf 2912.86 (KB)
5. 2010_TA_HK_01006522_5.pdf 8050.22 (KB)
6. 2010_TA_HK_01006522_6.pdf 1765.8 (KB)
7. 2010_TA_HK_01006522_7.pdf 5417.84 (KB)

T Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh Kenya maupun Somalia, dalam menangani pengungsi Somalia di kamp. Dadaab, Kenya. 2). Untuk memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan solusi permanen bagi pengungsi Somalia di kamp. pengungsian Dadaap, Kenya. 3). Untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan solusi permanen bagi pengungsi Somalia di kamp.pengungsian Dadaap, Kenya. 4). Untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan hambatan dalam pelaksanaan solusi permanen bagi pengungsi Somalia di kamp. pengungsian Dadaab, Kenya sehingga hal tersebut belum dapat terwujud. Penelitian dilakukan secara deskriptif normatif . Selain itu dilakukan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa: 1). Tindakan Kenya untuk menangani masalah pengungsi Somalia di kamp. Dadaab adalah merelokasi sebagian pengungsi ke kamp. Kakuma dan mencari lahan untuk membangun kamp. baru, sedangkan tindakan Somalia selaku negara asal adalah mengeluarkan Undang-undang Dwi-kewarganegaraan dan membentuk satu Departemen Khusus yang dipimpin oleh seorang menteri. 2). Pihak yang bertanggung jawab adalah UNHCR, Somalia, Krnya, negara ketiga, organisasi swasta, wartawan dan media massa serta negara pemberi donasi. 3). Hambatan yang dihadapi adalah kondisi Somalia yang belum kondusif sehingga repartriasi sukarela belum dapat dilaksanakan, jumlah pengungsi yang sangat besar serta persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengungsi dalam pelaksanaan integrasi lokal atau pemukiman kembali.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?