DETAIL KOLEKSI

Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Ditjen Imigrasi Untuk Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Wni


Oleh : Angelo Parantomo

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2013

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Subyek : Emigration And Immigration Law - Indonesia

Kata Kunci : citizenship law, human rights, precautions


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2013_TA_HK_01007055_1.pdf 1986.6
2. 2013_TA_HK_01007055_2.pdf 294.37
3. 2013_TA_HK_01007055_3.pdf 471.86
4. 2013_TA_HK_01007055_4.pdf 320.17
5. 2013_TA_HK_01007055_5.pdf 280.34
6. 2013_TA_HK_01007055_6.pdf 225.63
7. 2013_TA_HK_01007055_7.pdf 221.6
8. 2013_TA_HK_01007055_8.pdf 334.59

A Adapun tujuan dari penelitian lakukan adalah: 1). Untuk memberikan gambaran tentang pengaturan pencegahan terhadap WNI menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2). Untuk memberikan gambaran tentang prosedur pencegahan menurut Undang-Undang 6 Tahun 2011. 3). Untuk memberikan gambaran tentang prosedur tindak pencegahan terhadap Anas Urbaningrum apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan cara deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan analisa kualitatif dan metode penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif. Tindakan pencegahan terhadap tersangka kasus korupsi diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undangundang No 6 tahun 2011. Tindakan pencegahan terhadap Anas Urbaningrum dilakukan setelah Anas Urbaningrum berstatus sebagai tersangka, permohonan diajukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada Dirjen Keimigrasian, yang selanjutnya mengeluarkan surat Surat Keputusan Pencegahan NO. KEP- 161/01/02/2013, surat keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Prosedur tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 97 Udang- undang No 6 tahun 2011

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?