DETAIL KOLEKSI

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kppu Nomor 08/kppu-i/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Hukum Persaingan Usaha

2.5


Oleh : Teuku Muhammad Riansyah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2015

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Subyek : Administrative law;Commercial law

Kata Kunci : business competition law, cartels and automobiles, anti-monopoly law


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2015_TA_HK_01011337_Halaman-Judul.pdf 2812.74
2. 2015_TA_HK_01011337_Bab-1.pdf 104.92
3. 2015_TA_HK_01011337_bab-2.pdf 150.65
4. 2015_TA_HK_01011337_bab-3.pdf 72.67
5. 2015_TA_HK_01011337_bab-4.pdf 396.9
6. 2015_TA_HK_01011337_Bab-5.pdf 23.03
7. 2015_TA_HK_01011337_Daftar-Pustaka.pdf 22.96
8. 2015_TA_HK_01011337_Lampiran.pdf 2389.63

P Para pelaku usaha di bidang otomotif yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) merupakan pelaku usaha yang melakukan tindakan praktik penetapan harga (prize fixing) dan/atau kartel di Indonesia. Masalah yang diteliti adalah bagaimana bentuk kartel ban kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh pelaku usaha otomotif yang telah diputuskan oleh KPPU dan bagaimana pandangan dari Majelis KPPU mengenai praktik kartel ban kendaraan roda empat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk kartel ban kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh pelaku usaha otomotif yang telah diputuskan oleh KPPU dalam bentuk perjanjian ini masuk kedalam kategori kartel harga dan kartel kuota atau distribusi. Mengenai pandangan Majelis Komisi berupa pertimbangan serta amar putusan Majelis Komisi, dapat disimpulkan bahwa segala pertimbangan serta amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi terhadap para Terlapor telah dikatakan sesuai dengan ketentuan yang didasarkan pada Perkom No. 4/2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?