DETAIL KOLEKSI

Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur Dki Jakarta Berdasarkan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

5.0


Oleh : Mochamad Tyaz Aristianto

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2015

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Subyek : Appointment - Local Government - Dki Jakarta

Kata Kunci : selection, local government, governor, Basuki Tjahaja Purnama


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2015_TA_HK_01007324_Halaman-Judul.pdf 1252.39
2. 2015_TA_HK_01007324_Bab-1.pdf 504.48
3. 2015_TA_HK_01007324_bab-2.pdf 600.67
4. 2015_TA_HK_01007324_Bab-3.pdf 538.97
5. 2015_TA_HK_01007324_Bab-4.pdf 509.2
6. 2015_TA_HK_01007324_bab-5.pdf 432.48
7. 2015_TA_HK_01007324_Daftar-Pustaka.pdf 416.63
8. 2015_TA_HK_01007324_Lampiran.pdf 427.11

P Polemik pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta secara konseptual berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. ketika Wakil kepala daerah berhalangan tetap, banyak jabatan Wakil kepala daerah tersebut yang tidak diupayakan untuk di isi oleh kepala daerah incumbent. Pokok permasalahanya adalah bagaimanakah pengaturan mengenai kedudukan Wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta telah sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 203 ayat (1) dan juga tidak bertentangan dengan Undang0undang terkait lainnya.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?