DETAIL KOLEKSI

Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemilikan Tanah Bekas Hak Milik Adat Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang


Oleh : Isma Susilawati

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2016

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Subyek : Legal guarantee - land ownership;Sporadic land registration - customary property rights

Kata Kunci : land ownership, sporadic


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2016_TA_HK_01011393_Halaman-Judul.pdf 2296.21
2. 2016_TA_HK_01011393_Bab-1.pdf 304.23
3. 2016_TA_HK_01011393_Bab-2.pdf 386.08
4. 2016_TA_HK_01011393_Bab-3.pdf 273.46
5. 2016_TA_HK_01011393_Bab-4.pdf 280.66
6. 2016_TA_HK_01011393_Bab-5.pdf 220.35
7. 2016_TA_HK_01011393_Daftar-Pustaka.pdf 207.22
8. 2016_TA_HK_01011393_Lampiran.pdf 494.24

P Pelaksanaan konversi erat sekali hubungannya dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara Sistematik dan Sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah diakhiri dengan diterbitkannya Sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Fenomena yang terjadi dalam praktek, kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menimbulkan permasalahan bagi pemilik tanah khususnya pemilik tanah bekas hak milik adat di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, yaitu dalam hal proses pendaftaran tanah, hambatanhambatan yang timbul dalam proses tersebut serta bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mennggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data primer. Hasil penelitian pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara Sporadik atas bidang tanah bekas hak milik adat di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dilakukan secara sporadik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hambatan yang timbul diantaranya ketiadaan Buku C Desa, Data Riwayat Tanah yang tidak lengkap, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, seringa terjadi geser menggeser tanah, rendahnya kemampuan finansial dari masyarakat. Sedangkan upaya dari Kantor Pertanahan Untuk itu diantaranya dilakukan Buku C Desa diganti dengan surat pernyataan dari pemilik tanah dengan 2 orang saksi, Memberikan penyuluhan hukum, mengadapan pendaftaran tanah secara sistematik, memberikan 16 inovasi layanan kepada masyarakat.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?