DETAIL KOLEKSI


Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Waduk Di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Oleh : Khrisnindya Randhu Delany

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2016

Pembimbing 1 : Intan Nevia Cahyana

Subyek : Land acquisition - law and legislation - south jakarta;Land use - reservoir - jakarta selatan - law and legislation

Kata Kunci : land acquisition, reservoir, South Jakarta


File Repositori
No. Nama File Ukuran Status
1. 2016_TA_HK_01012241_Halaman-Judul.pdf 15441.36 (KB)
2. 2016_TA_HK_01012241_Bab-1.pdf 544.6 (KB)
3. 2016_TA_HK_01012241_Bab-2.pdf 701.6 (KB)
4. 2016_TA_HK_01012241_Bab-3.pdf 459.62 (KB)
5. 2016_TA_HK_01012241_Bab-4.pdf 521.01 (KB)
6. 2016_TA_HK_01012241_Bab-5.pdf 413.6 (KB)
7. 2016_TA_HK_01012241_Daftar-Pustaka.pdf 422.53 (KB)
8. 2016_TA_HK_01012241_Lampiran.pdf 915.35 (KB)

U Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimaksudkan untuk berbagai keperluan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan waduk. Pokok permasalahannya adalah bagaimana kesesuaian pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pembangunan waduk di Cipedak Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan pembangunan waduk tersebut dan dampaknya bagi masyarakat di sekitar pembangunan waduk serta penyelesaian hukumnya. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil kesimpulan penulis dapatkan bahwa pembangunan waduk Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 hal ini dilihat dari mulai tahap inventarisasi sampai dengan tahap pelepasan tanah instansi (Pasal 27 Ayat (2)) dan upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi selama pembangunan waduk dapat diselesaikan dengan merujuk pada Pasal pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai penilaian ganti kerugian yang diberikan pada lembaga pertanahan dan pasal 37 a.yat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai berita acara kesepakatan

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?