DETAIL KOLEKSI

Identifikasi Perubahan Tutupan Lahan Hutan Lindung Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.


Oleh : Nopral Hamsya

Info Katalog

Penerbit : FALTL - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2012

Pembimbing 1 : HM. Koeswadi

Pembimbing 2 : Anita Sintawati W.

Subyek : Conservation of natural resources;Forests and forestry

Kata Kunci : land cover, protected forest, Mount Halimun Salak National Park


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2012_TA_PL_08305015_Halaman-Judul.pdf 3748.99
2. 2012_TA_PL_08305015_Bab-1.pdf 2642.81
3. 2012_TA_PL_08305015_Bab-2.pdf 5150.77
4. 2012_TA_PL_08305015_Bab-3.pdf 2612.09
5. 2012_TA_PL_08305015_Bab-4.pdf 9149.83
6. 2012_TA_PL_08305015_Bab-5.pdf 11913.16
7. 2012_TA_PL_08305015_Bab-6.pdf 1947.88
8. 2012_TA_PL_08305015_Daftar-Pustaka.pdf 953.25

K Kabupaten Bogor memiliki fungsi sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta sehingga proses perkembangan kota dan pertumbuhan suatu daerah dapat menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan, yang merupakan kegiatan perubahan fungsi suatu daerah, terjadi di nasional Gunung Halimun-Salak Taman (TNGHS), sebagai kawasan pelestarian alam. Perubahan lahan terjadi oleh aktifitas manusia yang di dasari kebutuhan manusia terhadap lahan, di mana aspek fasilitas sebagai alat pendukung perubahan kawasan hutan lindung TNGHS. Penggunaan laban yang tidak sesuai terhadap penetapan kawasan hutan lindung membawa dampak terhadap kehidupan ekosistem di dalam dan di luarnya.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan hutan lindung di Taman nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Pamijahan. Oleh karena itu faktor apa yang menyebebkan perubahan pemanfaatan lahan di lihat dari kegiatan yang ada dan kondisi eksisting pada kawasan TNGHS, kecendrungan perubahan ini diliat tahun tiap tahun.Hasil dari Penelitian ini menujukan bahwa Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan bangunan liar atau yang tidak sesuai peruntukannya disebabkan internal pemerintah daerah dan pihak pengelolah TNGHS yang memberikan keleluasaan dan kemudahan dalam pemberian izin terhadap pemanfaatan lahan terbangun sebagai perumahan pemukiman penduduk dan perluasan lahan pertanian sebagai lahan mata pencarian. Setelah batas wilayah pemanfaatan ditetapkan, dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang. Hal ini untuk menjaga luasan hutan lindung serta mencegah perkembangan penggunaan lahan untuk budidaya di dalam kawasan taman nasional. Agar zona-zona penyangga yang sebagai perlindungan Zona Inti dapat terealisasi di dalam sistem zonasi TNGHS. Dalam hal itu butuh Perencanaan kegiatan revitalisasi lingkungan permukiman tradisional merupakan suatu upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman bersignifikansi budaya yang dipandang berpotensi untuk dikembangkan sebagai unsur penggerak ekonomi masyarakat yang pola penangannya.

B Bogor District has a function as a buffer of the Capital City of Jakarta so that the development process of the city and the growth of an area can cause the changes of land utilization, which is the activity of changing function of a region, happened in the National Mount Park of Halimun Salak (TNGHS), as a nature conservation area. The changes of the land is occurred by human activities based on the human needs of the land, in which the aspects of facility as a means of supporting changes of the protect forest area TNGHS. The land use that is not appropriate to the determination of protected forest areas has impacts on the inside and outside of ecosystem life.The aim of this research is to identify the land cover changes of the protected forest in the National Mount Park of Halimun Salak, Pamijahan sub-district. Therefore, the factors that cause changes of land utilization can be seen from the existing activities and its condition in TNGHS area, the tendency of its changing can be seen in each year.The result of this research is showing that the weakness of monitoring and controlling the growth of illegal buildings or inappropriate allocation caused by the internal of local government and management of TNGHS that provides flexibility and convenience in giving permission to the land utilization built as a residential settlement and expansion of agricultural land as livelihood land. After the boundary is settled, then controlling the space of utilization. This, is to maintain the extents of protected forest areas and to prevent the development of the use of land for cultivation in the area of the National Park, in order for the buffer zones as a core zone of protection can be realized in the zoning system of TNGHS. In that term needs activities planning of traditional neighborhoods revitalization which is an effort to improve the quality of neighborhoods cultural significant that considered potentially to be developed as driving element in the pattern of handling the economy.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?