DETAIL KOLEKSI

Mekanisme Dan Praktek Pembiayaan Kpr Sejahtera Flpp : Kasus Di Bri Syariah Kantor Cabang Tangerang


Oleh : Zakiyah Ulfah Nurotul Firdaus

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_SY_028150069

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Nirdukita Ratnawati

Subyek : Murabahah;Accounting for sharia banking

Kata Kunci : murabahah, wakalah, FLPP, fatwa DSN


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_2015_SY_028.15.0069_Halaman-Judul.pdf 985.96
2. 2018_2015_SY_028.15.0069_Bab-1.pdf 681.82
3. 2018_2015_SY_028.15.0069_Bab-2.pdf 950.76
4. 2018_2015_SY_028.15.0069_Bab-3.pdf 647.66
5. 2018_2015_SY_028.15.0069_Bab-4.pdf 1304.67
6. 2018_2015_SY_028.15.0069_Bab-5.pdf 513.89
7. 2018_2015_SY_028.15.0069_Daftar-Pustaka.pdf 628.12
8. 2018_2015_SY_028.15.0069_Lampiran.pdf 4838.55

S Semakin menurunnya daya beli masyarakat terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepemilikan tersebut pemerintah menyediakan fasilitas perumahan. Namun demikian, pemerintah mempunyai keterbatasan untuk subsidi yang dibutuhkan, peran institusi lain terutama Lembaga Keuangan Syariah.Peran bank syariah membantu menjembatani pembiayaan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Prakteknya pembiayaan harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kenyataannya dari hasil penelitian fatwa DSN-MUI terjadi ketidaksesuaian pada pembiayaan yaitu terjadi kredit macet dan terjadi kesesuaian mekanisme pembiayaan. Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian praktek pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dengan fatwa DSN-MUI, maka penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa KPR Sejahtera FLPP sah secara hukum islam karena sudah memenuhi rukun murabahah dan terdapat kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

T The declining purchasing power of the people, especially in low-income communities to help meet the community need for such ownership, the government provides housing facilities. However, the government has limited subsidy for other constitutional roles, especially Islamic financial institutions.The role of Islamic banks to help bridge the financing of homes for people who need shelter finance practices must be in accordance with the fatwa DSN-MUI. Reality from the results of science research happened insufficiency in the financing of the credit crunch and happened suitability of the mechanism of financing This study wanted to know the suitability of financing KPR Sejahtera FLPP practices prosperous FLPP with a good name fatwa DSN-MUI. Hence research using qualitative description analysis of research indicate that KPR Sejahtera FLPP legally Islamic because it has fulfilled murabahah law and there is conformity with fatwa DSN-MUI number 04/DSN-MUI/IV/2000 about murabahah and fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 about wakalah

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?