DETAIL KOLEKSI

Proses Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian/lembaga (rka-k/l) Di Ombudsman Republik Indonesia


Oleh : Tasya

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_PK_02415153

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Prima Dedi Andrian

Subyek : Budget;Tax accounting

Kata Kunci : budget, medium term expenditure framework, planning, rka-k/l, ombudsman Republic of Indonesia.


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_PK_02415153_Halaman-Judul.pdf 1160.47
2. 2018_TA_PK_02415153_Bab-1.pdf 561.66
3. 2018_TA_PK_02415153_Bab-2.pdf 1035.34
4. 2018_TA_PK_02415153_Bab-3.pdf 810.44
5. 2018_TA_PK_02415153_Bab-4.pdf 846.49
6. 2018_TA_PK_02415153_Bab-5.pdf 644.34
7. 2018_TA_PK_02415153_Daftar-Pustaka.pdf 631.86
8. 2018_TA_PK_02415153_Lampiran.pdf 7458.42

L Laporan ini membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dilakukan pada Ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2017. Di Ombudsman Republik Indonesia, RKA-K/L disusun dengan menggunakan pendekatanKerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Berdasarkan hasil penelitian,dalam hal ketidaklengkapan dan keterlambatan pengumpulan data pendukung, disarankan perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi lebih intensif dan menyeluruh kepada Satuan Kerja dan Unit Eselon 1 yang ada di Ombudsman Republik Indonesia. Hal itu dilakukan agar tidak sampai melampaui batas waktu yang telah ditentukan

T This final assignment discusses about the preparation process of work plan and budget at Ombudsman Republic of Indonesia. The result of this research is the preparation process of work plan and budget at Ombudsman Republic of Indonesia has been appropriate with the standard in Indonesia, in this case is regulation of the Ministry of Finance No. 94/PMK.02/2017. At Ombudsman Republic of Indonesia, work plan and budget is compiled using Medium Term Expenditure Framework. Based on the research result, in case of incompleteness and delay of supporting data collection, it is suggested to socialize and coordinate more intensively and thoroughly to work units and echelon 1 units in Ombudsman Republic of Indonesia. It is done in order to not to exceed the specified time limit.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?