DETAIL KOLEKSI

Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pembukuan Atas Transaksi Beban Gaji Karyawan Tetap Pada Pt Jakarta Tourisindo Periode 2017


Oleh : Rizki Wahyu Romadhon

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_PK_024.15.157

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Sofie

Pembimbing 2 : H.M. Jajat Djuhadiat

Subyek : Income tax article 21;Tax accounting

Kata Kunci : income tax article 21 , a review of the implementation of obligation and bookkeeping


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_PJK_02415157_Halaman-Judul.pdf 1517.45
2. 2018_TA_PJK_02415157_Bab-1.pdf 776.58
3. 2018_TA_PJK_02415157_Bab-2.pdf 1033.64
4. 2018_TA_PJK_02415157_Bab-3.pdf 889.61
5. 2018_TA_PJK_02415157_Bab-4.pdf 992.56
6. 2018_TA_PJK_02415157_Bab-5.pdf 506.07
7. 2018_TA_PJK_02415157_Daftar-Pustaka.pdf 488.18
8. 2018_TA_PJK_02415157_Lampiran.pdf 6458.96

P Pajak merupakan salah satu bukti dari peran serta warga negara untuk ikut mengisi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Sebagai penerimaan terbesar, pajak memiliki peran penting sebagai modal untuk melancarkan pembangunan nasional. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pendapatan negara yang diperoleh atas gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dan pembukuan atas PPh pasal 21 karyawan tetap pada PT Jakarta Tourisindo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016. Sedangkan untuk pembukuan atas transaksi beban gaji pada PT Jakarta Tourisindo harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perhitungan dan pembukuan, penulis membahas beberapa sample karyawan tetap PT Jakarta Tourisindo berdasarkan bukti potong periode 2017. Untuk penyetoran dan pelaporan menggunakan data sesuai dengan SPT Periode 2017. Dari hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis bahwa pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan 21 pada PT Jakarta Tourisindo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Akan tetapi, masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan yang mengakibatkan PT Jakarta Tourisindo harus membayar sanksi administrasi keterlambatan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 6 tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 19 tahun 2009 dengan diterbitkan surat tagihan pajak (STP) oleh KPP Madya Jakarta Pusat berdasarkan pasal 14 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

T Tax is one of evidence of the role of citizens to participate fill one source of the target of state revenues to finance the construction of .As the receiving of largest , tax has an important role as capital to launch national development .Income tax article 21 is one of the state revenue obtained of salaries , opposed to contract , other allowance and the payment of .The purpose of this research which is to examine the implementation of an obligation and bookkeeping over income tax rate for article 21 of permanent workers at the he would do to pt tourisindo jakarta is about to proceed. The calculation, depositing and reporting done to be in accordance with the director general of tax No. PER-16/PJ/2016 and regulations finance minister of Indonesia No. 101/PMK.010/2016. While for bookkeeping into transactions on burden salary in pt jakarta tourisindo shall be conducted in accordance with the applicable regulation. In the calculation of the and bookkeeping, writers discussed some sample of permanent workers at the PT Jakarta Tourisindo based on the evidence cut a period 2017. Payment and reporting to use the data in accordance with SPT a periode of 2017. From the result of a review that has been done by the writer so that the implementation of the tax liability income 21 remaining in PT Jakarta Tourisindo are in principle in accordance with the applicable regulation now. But, there are still delays in accordance with article 7 of law Number 16 years 1983 who have been several times to changed last by way of an act Number 19 years 2009 with published a letter tax bills (SPT) or by KPP Madya Central Jakarta on article 14 of law on general taxation and procedures.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?