DETAIL KOLEKSI

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengeksploitasi Anak Secara Seksual Dan Ekonomi (studi Kasus: Putusan No. 360/pid.sus/2012/pn.bgl)


Oleh : Fhia Natasya Adelina

Info Katalog

Nomor Panggil : 2015/I/025

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2014

Pembimbing 1 : Mety Rahmawati

Subyek : Child sexual abuse;Child abuse

Kata Kunci : criminal law, criminal offenders who exploit children sexually and economically


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2015_TA_HK_01011150_Halaman-judul.pdf 3094.72
2. 2015_TA_HK_01011150_Bab-1.pdf 748.31
3. 2015_TA_HK_01011150_Bab-2.pdf 784.3
4. 2015_TA_HK_01011150_Bab-3.pdf 769.1
5. 2015_TA_HK_01011150_Bab-4.pdf 729.4
6. 2015_TA_HK_01011150_Bab-5.pdf 715.93
7. 2015_TA_HK_01011150_Daftar-pustaka.pdf 709.64
8. 2015_TA_HK_01011150_Lampiran.pdf 849.38

T Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi terhadap anak merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai sebuah objek seks. Tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari trafficking (perdagangan orang) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah perbuatan pelaku berdasarkan Putusan No. 360/Pid.Sus/2012/PN.BGL telah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang dilanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan apakah ada dasar pemberat dalam Putusan No. 360/Pid.Sus/2012/PN.BGL). Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dilakukan penelitian secara normatif dengan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Dalam hal ini perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang dilanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun2007 tentang Perdagangan Orang dan terhadap perbuatan pelaku telah terdapat dasar pemberat pidana dalam bentuk perbuatan berlanjut yang dilakukan kepada korban dan mencabut kekuasaan hak orang tua.

T The Crime of Sexual and Economic Exploitation of children is a form of abuse of power in using a child as a sex object. Sexual exploitation and economic crime is one form of trafficking (trafficking in persons) regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The problem in this thesis is whether the actions of the perpetrators based on Decision No. 360 / Pid.Sus / 2012 / PN.BGL fulfilled the elements of the violated article, namely Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 17 of Act Number 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons and whether there is a basis for ballast in Decision No. 360 / Pid.Sus / 2012 / PN.BGL). To answer all these questions, a normative study was conducted with secondary data by conducting library studies. Data processing is done qualitatively, while conclusion is made using deductive methods. In this case the actions of the perpetrators have fulfilled the elements of the violated article, namely Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 17 of Act Number 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons and against the actions of perpetrators there is a basis for criminal ballast in the form of continuing acts committed against victims and revoke parental rights.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?