DETAIL KOLEKSI

Penerapan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Dan Non Wajib Pungut Pt. Xyz Masa Oktober 2018


Oleh : Miftah Ritzqi Apriliana

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_PK_024.16.177

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Tyas Pambudi Raharjo

Subyek : IImplementation of value added tax obligations;Tax accounting

Kata Kunci : implementation of value added tax obligations, application of pmk no. 37 / pmk.03 / 2015, vat collec


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_024.16.177_Halaman-Judul.pdf 1105.73
2. 2019_TA_PK_024.16.177_Bab-1.pdf 680.91
3. 2019_TA_PK_024.16.177_Bab-2.pdf 1156.46
4. 2019_TA_PK_024.16.177_Bab-3.pdf 508.1
5. 2019_TA_PK_024.16.177_Bab-4.pdf 763.17
6. 2019_TA_PK_024.16.177_Bab-5.pdf 443.35
7. 2019_TA_PK_024.16.177_Daftar-Pustaka.pdf 423.11
8. 2019_TA_PK_024.16.177_Lampiran.pdf 6415.46

P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasari atas tingkat kemampuan mengonsumsi barang dan jasa yang menurut undang-undang objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP), yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak yang menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT XYZ. Selain itu, Laporan Tugas Akhir ini juga untuk menganalisis penerapan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk memungut, menyetor dan melapor pajak di PT XYZ. Penunjukan PT XYZ sebagai WAPU bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara di sektor pajak. Sehingga, PT XYZ harus menerapkan dua peraturan perpajakan yang berlaku ini. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan studi pustaka, observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN WAPU dan Non WAPU hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya walaupun masih terdapat beberapa hambatan dan masalah seperti ketidaksesuaian pada nomor dan kode seri faktur pajak.

T The imposition of Value Added Tax is based on the level of ability to consume goods and services which according to the tax object law have been designated as Taxable Goods and Services (BKP and JKP), the imposition of which is carried out indirectly. The tax collection system that applies in Indonesia is a Self Assessment System where taxpayers who calculate, collect, deposit, and report the amount of tax owed themselves. This study aims to determine the application of Value Added Tax regarding the calculation, collection, deposit, and reporting as well as Input Tax and Output Tax which can lead to tax underpayment or overpayment tax at PT XYZ. In addition, this Final Project Report is also to analyze the application of PMK Number 37 / PMK.03 / 2015 concerning the appointment of certain business entities to collect, deposit and report taxes at PT XYZ. The appointment of PT XYZ as WAPU aims to secure state revenues in the tax sector. Thus, PT XYZ must implement the two applicable tax regulations. The methods used are literature studies and field studies, namely by conducting literature studies, observation and question and answer. From the results of the study it can be concluded that the application of WAPU and Non WAPU VAT is almost in accordance with the applicable Law. Both in terms of calculation, collection, deposit, and reporting, although there are still some obstacles and problems such as non-conformity in the serial number and code of the tax invoice.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?