DETAIL KOLEKSI

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Di Pt Xyz Masa Januari–juni 2017


Oleh : Nanda Sariningtyas

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_PK_02416199

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Tyas Pambudi Raharjo

Subyek : Tax - Income tax;Tax accounting

Kata Kunci : the calculation of deduction, deposit, and Imcome tax reporting article 23


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_02416199_Halaman-Judul.pdf 1656.11
2. 2019_TA_PK_02416199_Bab-1.pdf 601.09
3. 2019_TA_PK_02416199_Bab-2.pdf 1018.37
4. 2019_TA_PK_02416199_Bab-3.pdf 561.82
5. 2019_TA_PK_02416199_Bab-4.pdf 1307.97
6. 2019_TA_PK_02416199_Bab-5.pdf 501.36
7. 2019_TA_PK_02416199_Daftar-Pustaka.pdf 449.15
8. 2019_TA_PK_02416199_Lampiran.pdf 10405.57

P Pembangunan Nasional sangat penting di Indonesia, dana yang digunakan untukpembangunan nasional bersumber dari Pajak. Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, termasuk Pajak Penghasilan Pajak 23. Pajak Pengahasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas bunga, dividen, royalti, sewa dan jasa. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas royalty, sewa danjasa yang dilakukan oleh PT XYZ dan mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, serta mengetahui apa saja kendala yang dialami PT XYZ dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah data yang berkaitan dengan PPHPasal 23 di PT XYZ seperti Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT), Daftar Bukti Potong dan Bukti Potong. Setelah mendapatkan data dan informasi, penulis mengetahui bahwa PT XYZ mempunyai kewajiban sebagai pemotong, penyetor dan pelapor PPh Pasal 23. Penulis juga mengetahui PT XYZ memiliki kendala yaitu keterlambatan penyetoran PPH Pasal 23 yang seharusnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyatetapi PT XYZ menyetor melebihi tanggal yang ditentuan tersebut. Telat setor yang dilakukan oleh PT XYZ akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang.

N National development is very important in Indonesia, the funds used for nationaldevelopment come from taxes. In Indonesia there are various types of taxes, including Tax Income Tax 23. Income Tax Article 23 is tax deducted on interest, dividends, royalties, rent and services. The writing of this Final Project Report aims to find out how the tax obligations of Article 23 of the royalty, rent and services are carried out by PT XYZ and find out whether it is in accordance with Law No. 36/2008, Regulation of the Minister of Finance No. 141 / PMK.03 / 2015 and Minister of Finance Regulation Number 242 / PMK.03 / 2014, and find out what arethe obstacles experienced by PT XYZ and the efforts made to overcome these obstacles. The data used in writing this Final Project Report is data relating to Article 23 PPH at PT XYZ such as Proof of Receipt, Tax Payment Letter (SSP), Notification Letter (SPT), Proof of Cut List and Proof of Cut. After getting the data and information, the author knows that PT XYZ has obligations as a cutter, depositor and reporter of Article PPh 23. The author also knows that PT XYZ has a problem, namely the delay in depositing PPH Article 23 which should be no later than 10 (ten) months later but PT XYZ deposit more than the specified date. Late deposit made by PT XYZ will be subject to administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?