DETAIL KOLEKSI

Evaluasi Pelakasanaan Kewajiban Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari-juni 2018 Pada Pt Pegadaian Selaku Wapu


Oleh : Muhamad Jehan Nurhakim

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_PK_024.14.151

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Rubiatto Biettant

Subyek : Value added tax;Tax accounting

Kata Kunci : implementation of value added tax obligations, PT Pegadaian, community capability


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_02414151_Halaman-Judul.pdf 1349.29
2. 2019_TA_PK_02414151_Bab-1.pdf 833.11
3. 2019_TA_PK_02414151_Bab-2.pdf 1374.82
4. 2019_TA_PK_02414151_Bab-3.pdf 747.28
5. 2019_TA_PK_02414151_Bab-4.pdf 1002.02
6. 2019_TA_PK_02414151_Bab-5.pdf 557.55
7. 2019_TA_PK_02414151_Daftar-Pustaka.pdf 475.48

P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa yang menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung, yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak..Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Faktur Pajak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah.Penerbitan faktur pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai melakukan Pemungutan ,Penyetoran, pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT Hasjrat Abadi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulakn bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi pengunaan aplikasi E-faktur walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet, dan komputer yang harus diganti

T The imposition of Value Added Tax on the Level of Community Capability in Adding Goods and Services based on the tax object number 42 of 2009 must be designated as Taxable Goods and Taxable Services, which are used directly for imposition, which is deposited by other people (traders) who are not tax bearers.Law Number 42 of 2009 concerning Transfer Number Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.Issuance of Income Tax in Value Added Tax for Collection, Deposit, Income Tax, and Income Tax which may be subject to Overpayment Tax or Overpayment Tax at PT. Hasjrat Abadi in accordance with the requirements requested. The method used is by library studios and field studios by observing and asking questions. From the results of the research, it can be concluded that the application of VAT is almost in accordance with the applicable law. Both in terms of the use of the E-invoice application There are still some such as internet connections, and computers that must be replaced

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?