DETAIL KOLEKSI

Implementasi Pelaksaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Abc Berdasarkanpmk/no.141/pmk.03/2015 Masa Juli - Desember 2018


Oleh : Dani Bimsewa Kotama iii

Info Katalog

Nomor Panggil : 024.16.170

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Tyas Pambudi Raharjo

Subyek : Tax - Income tax

Kata Kunci : implementation of article 23 income tax obligations, regulation of the minister of finance NO. 141 /


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_02416170_Halaman-Judul.pdf 1342.85
2. 2019_TA_PK_02416170_Bab-1.pdf 883.06
3. 2019_TA_PK_02416170_Bab-2.pdf 1118.75
4. 2019_TA_PK_02416170_Bab-3.pdf 1110.35
5. 2019_TA_PK_02416170_Bab-4.pdf 1412.05
6. 2019_TA_PK_02416170_Bab-5.pdf 684.76
7. 2019_TA_PK_02416170_Daftar-Pustaka.pdf 550.6
8. 2019_TA_PK_02416170_Lampiran.pdf 2326.84

D Dilansir dari APBN tahun 2018, pendapatan Indonesia didominasi dari pajak yang mana dari pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi seperti, pembangunan infrastruktur, meningkatkan taraf hidup serta terakomodasi dan terfasilitasnya kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Penulis tertarik meneliti Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksinya dilakukan secara berulang dan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini juga membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pada umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. PT. ABC adalah wajib pajak di daerah pabean yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bergerak di bidang sewa bangunan, dimana PT. ABC dikenakan beberapa kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. PT. ABC adalah perusahaan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas royalty, sewa danjasa yang dilakukan oleh PT. ABC dan mengetahui apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, serta mengetahui apa saja kendala yang dialami PT. ABC dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

R Reporting from the 2018 APBN, Indonesia's income is dominated by taxes, which of these revenues are used by the government to increase economic growth and development, such as infrastructure development, improving living standards and accommodating and facilitating people's lives in a better direction. The author is interested in examining Income Tax Article 23, because the transaction is carried out repeatedly and routinely in accordance with applicable regulations. In this case, it also discusses Article 23 Income Tax, which generally occurs when there is a transaction between the party that receives income and the income provider. The income provider will deduct and report the Income Tax Article 23 to the tax office. PT. ABC is a taxpayer in the customs area that has been confirmed as a Taxable Person for VAT purposes (PKP) and is engaged in building leases, where PT. ABC is subject to several tax obligations, one of which is Article 23. Income Tax ABC is a company as a Article Income Tax cutter 23. The writing of this Final Project Report aims to find out how the tax obligations of Article 23 of taxation, rent and services are carried out by PT. ABC and find out whether it is in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 141 / PMK.03 / 2015, and know what are the obstacles experienced by PT. ABC and efforts made to overcome these obstacles.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?