DETAIL KOLEKSI

Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Dki Jakarta Periode Tahun 2018


Oleh : Prada Java Johan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_PK_024.16.268

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Sri Wijihastuti

Subyek : Tax - Income tax;Tax - Consulting services

Kata Kunci : article 23 income tax, consulting services, assessment service


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_02416268_Halaman-Judul.pdf 3200.34
2. 2019_TA_PK_02416268_Bab-1.pdf 1181.99
3. 2019_TA_PK_02416268_Bab-2.pdf 1303.43
4. 2019_TA_PK_02416268_Bab-3.pdf 1259.93
5. 2019_TA_PK_02416268_Bab-4.pdf 1416.71
6. 2019_TA_PK_02416268_bab-5.pdf 982.3
7. 2019_TA_PK_02416268_Daftar-Pustaka.pdf 811.06
8. 2019_TA_PK_02416268_Lampiran.pdf 8664.61

P Pajak sangat penting bagi Negara Republik Indonesia yaitu sebagai sumber penghasilanterbesar di Negara. Tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan. Setiap tahun negara membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan Negara Republik Indonesia yang terbesar yaitu, pajak. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dinas di Indonesia yang mengadakan jasa konsultasi penilaian. Pengenaan pajak atas kegiatan tersebut bersifat final. Setiap bulannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta melakukan proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas PPh Hasil laporan Tugas Akhir ini menyimpulkan bahwa Mekanisme perhitungan,pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultasi Penilaian periode Juli,September dan Desember sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemotongan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014, pelaporan pajak yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta tidak lewat dari tanggal 20 setiap bulan. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.Pasal 23 tersebut.

T Taxes are very important for the Republic of Indonesia, as the largest source of income inthe country. Duties and functions of tax revenue is run by the tax authorities under theauspices of the Ministry of Finance. Every year the state made a policy to increase the income of the Republic of Indonesia's largest namely, taxes.The DKI Jakarta Housing and Settlement Service Office is one of the agencies inIndonesia that holds assessment consulting services. Taxation of these activities is final. Every month the Department of Public Housing and DKI Jakarta Settlement Area conducts the process of calculating, cutting, and reporting on the Article 23 Income Tax.The results of this Final Project report conclude that the mechanism of calculation,deduction, and reporting of Income Tax Article 23 for Assessment Consultation Services for the period July, September and December is in accordance with tax regulations. Taxdeductions and reporting carried out by the DKI Jakarta Housing and Settlement ServiceOffice are in accordance with PMK No.242 / PMK.03 / 2014, tax reporting carried out by the Public Housing and Settlement Areas of DKI Jakarta Province does not exceed the 20th of each month. The author concludes that the mechanism for calculating, deducting, and reporting on Article 23 Income Tax in the Public Housing and Settlement Areas of DKI Jakarta Province is in accordance with the provisions of taxation in Indonesia.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?