DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2015


Oleh : Fitriani Kusuma Ningrum ii

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_MJ_024.15.034

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Tyas Pambudi Raharjo

Subyek : Value added tax;Tax accounting

Kata Kunci : value added tax, tax law, organization


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_PK_02415034_Halaman-Judul.pdf 888.23
2. 2018_TA_PK_02415034_-Bab-1.pdf 701.78
3. 2018_TA_PK_02415034_-Bab-2.pdf 947.26
4. 2018_TA_PK_02415034_-Bab-3.pdf 660.13
5. 2018_TA_PK_02415034_-Bab-4.pdf 881.75
6. 2018_TA_PK_02415034_-Bab-5.pdf 485.46
7. 2018_TA_PK_02415034_-Daftar-Pustaka.pdf 403.32
8. 2018_TA_PK_02415034_-Lampiran.pdf 3129.64

P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa yang menurut undang-undang objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP), yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung, yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib pajak sendiri lah yang menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkanpajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulakn bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti ketidaksesuaian jumlah pajak kurang bayar yang disetor.

T The imposition of Value Added Tax is based on the level of ability of the public inconsuming goods and services which according to the tax object law has been determined asTaxable Goods and Services (BKP and JKP), the imposition is done indirectly, deposited by another party (merchant ) who are not taxpayers. Tax collection system applicable in Indonesia is Self Assessment System where Taxpayers them selves are the ones who calculate, calculate, deposit, and report the amount of tax payable. This study aims to find out how the application of VAT on the calculation, collection, deposit, and reporting and Input Tax and Output Tax which may result in tax underpayment or overpayment tax at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk whether in accordance with applicable laws and regulations. The method used is literature study and field study is by way of observation and question and answer. From theresults of the research can be concluded that the application of VAT has almost been in accordance with applicable law. Both in terms of calculations, deposits, and reporting although there are still some obstacles such as non-conformity of the amount of underpayment paid in tax.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?