DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas pemenuhan kewajiban pemotongan pph pasal 23 pada PT. HLI tahun 2016

5.0


Oleh : Nova Eka Handayani Yatno Sudarmo iii

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_PK_02415076

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Teguh Sja’roni

Subyek : Income tax - Accounting;Tax accounting

Kata Kunci : income tax article 23, tax accounting, organization


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_PK_02415076_Halaman-judul.pdf 772.01
2. 2018_TA_PK_02415076_Bab-1.pdf 469.34
3. 2018_TA_PK_02415076_Bab-2.pdf 596.09
4. 2018_TA_PK_02415076_Bab-3.pdf 520.67
5. 2018_TA_PK_02415076_Bab-4.pdf 675.33
6. 2018_TA_PK_02415076_Bab-5.pdf 424.18
7. 2018_TA_PK_02415076_Daftar-pustaka.pdf 424.03
8. 2018_TA_PK_02415076_Lampiran.pdf 429.08

P Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat vital dalam membiayai kegiatanNegara. Salah satu penerimaan kas negara adalah pajak penghasilan. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang memberikan kontribusi besar terhadap negara. Karena memiliki dampak yang signifikan bagi negara, maka diperlukan kesadaran yang besar dari wajib pajak untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut ke kas negara. PT HLI adalah perusahaan atau instansi wajib pungut/potong yang memungut/memotong PPh Pasal 23terhadap vendor atas transaksi sewa dan jasa.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada PT HLI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No 141/PMK.03/2015, SE-35/PJ/2010, atau PMK No 242/PMK.03/2014.Berdasarkan hasil pengumpulan data dari PT HLI. PT HLI belum sepenuhnya sesuai dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 jenis jasa lain dan sudah melakukan pencatatan Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

T Tax revenue is vital in financing activities of the state. One of cash receipts are stateincome taxes. Article 23 is one type of income tax which contributes greatly to the country.Because it has a significant impact on the state, it would require a great awareness of the tax payers to deposit the income tax article 23 to the state treasury. PT HLI company or agency required to pay / piece that picks up / cut the article 23 of the vendor on lease transactions and services.The purpose of this paper is to review the fulfillment of income tax (PPh) Article 23of PT HLI is in accordance with the prevailing tax laws legislation that is Minister of Finance Regulation No. 141 / PMK.03 / 2015, SE-35 / PJ / 2010, or PMK No. 242 / PMK.03 / 2014.Based on data collection from PT HLI. PT HLI is not fully accordance in cutting,collections and reporting (Income Tax) of Article 23 on the Transaction Services inaccordance with the Laws - Applicable law namely Minister of Finance Regulation No. 141 / PMK.03 / 2015 Other types of services, and have done recording Tax accounting Tax Article 23 is in conformity with generally accepted accounting principles

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?