DETAIL KOLEKSI

Prosedur penelaahan rencana kebutuhan barang milik nrgara (RKBMN) pada kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) tahun anggaran 2019


Oleh : Fina Yulanda

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_ASP_027150038

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Triyanto

Subyek : Procedures;Public sector accounting

Kata Kunci : RKBMN, procedures, review, procedures, review


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_ASP_027150038_Halaman-Judul.pdf 1370.46
2. 2018_TA_ASP_027150038_Bab-1.pdf 671.56
3. 2018_TA_ASP_027150038_Bab-2.pdf 671.37
4. 2018_TA_ASP_027150038_Bab-3.pdf 487.74
5. 2018_TA_ASP_027150038_Bab-4.pdf 743.35
6. 2018_TA_ASP_027150038_Bab-5.pdf 483.42
7. 2018_TA_ASP_027150038_Daftar-Pustaka.pdf 481.02
8. 2018_TA_ASP_027150038_Lampiran.pdf 3937.18

L Laporan ini membahas tentang prosedur penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KM.06/2016. Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Proses penelaahan RKBMN ada tiga tahap yaitu, pertama tahap persiapan dengan menyiapkan kelengkapan dokumen K/L, kedua tahap pelaksanaan dengan menganalisis data melalui forum penelaahan, dan ketiga tahap tindak lanjut hasil penelaahan RKBMN dan perubahan hasil penelaahan RKBMN dengan penyampaian naskah asli hasil penelaahan RKBMN dan rincian hasil penelaahan RKBMN pengadaan dan pemeliharaan yang tidak dapat disetujui. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini terkadang pada saat pengumpulan dokumen (K/L) kurang lengkap atau tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) untuk proses penelaahan RKBMN, disarankan dengan cara K/L lebih teliti dalam pengumpulan dokumen pendukung dipastikan sudah lengkap pada saat reviu APIP RKA-KL. Hal itu dilakukan agar tepat waktu untuk proses penelaahan RKBMN.

T This report discusses the procedure of review of the State Property Needs Plan (RKBMN) at the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KPPPA) Fiscal Year 2019. This research uses descriptive method. The result of this study is the review of the State Owned Needs Plan (RKBMN) in the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KPPPA) in accordance with the provisions in this case is the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 227 / KM.06 / 2016. BMN Requirement Planning as an activity to formulate details of BMN requirement to link past procurement of goods with ongoing condition as the basis for doing the action to come. The process of reviewing the RKBMN is three stages, namely, the first preparation phase by preparing the completeness of the K / L document, the second stage of implementation by analyzing the data through the review forum, and the third stage of follow-up the review of RKBMN and the change of RKBMN review results with the submission of the original manuscript of RKBMN details of RKBMN procurement and maintenance results that can not be approved. Based on the results of the research, in this case sometimes at the time of collecting documents (K / L) incomplete or not in accordance with the work plan and budget of state ministries / agencies (RKA-KL) for the review process RKBMN, suggested by K / L more thorough in the collection of supporting documents is confirmed to be complete at the time of the APIP RKA-KL review. This is done in order to be timely for the review process RKBMN.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?