DETAIL KOLEKSI

Mekanisme pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa service ac pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2017


Oleh : Rika mai Wulandari Idris

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_PK_024.15.286

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Jiwa Pribadi Agustianto

Subyek : Income tax article 23;Tax accounting

Kata Kunci : income tax article 23


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2018_TA_PJK_02415286_Halaman-Judul.pdf 891.38
2. 2018_TA_PJK_02415286_Bab-1.pdf 685.74
3. 2018_TA_PJK_02415286_Bab-2.pdf 934.36
4. 2018_TA_PJK_02415286_Bab-3.pdf 755.33
5. 2018_TA_PJK_02415286_Bab-4.pdf 877.63
6. 2018_TA_PJK_02415286_Bab-5.pdf 500.13
7. 2018_TA_PJK_02415286_Daftar-Pustaka.pdf 497.28
8. 2018_TA_PJK_02415286_Lampiran.pdf 560.92

D Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Metode yang dilakukan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir adalah Metode Pengamatan Langsung, Metode Tanya Jawab dan Metode Kepustakaan. Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah menjelaskan mekanisme perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service AC masa periode Januari – Desember Tahun 2017 di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Service AC yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bekasi Masa Periode Januari – Desember Tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.Dari Hasil Laporan Tugas Akhir ini yang telah dibahas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah melakukan pemotongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 dengan tarif sebesar 2% dan yang tidak memiliki NPWP maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 4% dari jumlah bruto. Untuk penyetoran dan pemotongan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bekasi sudah melakukan sesuai denga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/03/2010. Secara garis besar Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

I In the State’s financial structure and function of tax revenue tasks executed by the Directorate General of Taxation under the Minstry of Finance of the Republic of Indonesia. From year to year have been carried out various policies to increase tax revenues as source of state revenue. The method is performed in the writing of final report is Direct Observation Method, Methods and Methods Realtime Library. The purpose of writing this final report is to explain the mechanism of calculation, withholding and depositing of Article 23 to the income Tax Services AC Period fro January to December in 2017 in the Minsitry of Governance and Sports Bekasi Government and whether the implementation of of calculation, withholding and depositing of Income Tax Article 23 above service AC are carried out by the Minsitry of Governance and Sports Bekasi Government period period from January – Desember in 2017 are in accordance with the privisions of Law No. 36 Of 2008.From the results of this final report has been discussed can be explained that the Minsitry of Governance and Sports Bekasi Government has made cuts in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 244/PMK.03/2008 at a rate 2% and that does not have a TIN then the tax rate charged at 4% of the gross amount. For Deposits and Cutting, the Minsitry of Governance and Sports Bekasi Government have donein accordance with the Regulation of the Minister of Finance No.80/PMK.03/2010. Broadly speaking, this final report, the authors came to the conclusion that the implementation of calculation, withholding and depositing of Article 23 by in the Minsitry of Governance and Sports Bekasi Government in accordance with the legislation in indonesia.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?