DETAIL KOLEKSI

Mekanisme pelaksanaan pajak pertambahan nilai (ppn) pada PT Angkasa Pura Kargo masa September 2018


Oleh : David Christofer

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_PK_02415133

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Eka Pujianthi

Subyek : Value-added tax;Tax accounting

Kata Kunci : value added tax, PT Angkasa Pura Kargo


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_02415113-_Halaman-Judul.pdf 1374.42
2. 2019_TA_PK_02415113-_Bab-1.pdf 531.26
3. 2019_TA_PK_02415113-_Bab-2.pdf 864.23
4. 2019_TA_PK_02415113-_Bab-3.pdf 517.68
5. 2019_TA_PK_02415113-_Bab-4.pdf 674.83
6. 2019_TA_PK_02415113-_Bab-5.pdf 514.72
7. 2019_TA_PK_02415113-_Daftar-Pustaka.pdf 506.6
8. 2019_TA_PK_02415113-_Lampiran.pdf 2950.49

P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di dasarkan padatingkat kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa yang menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung, yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan PPN sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. dalam mekanismehasil Perhitungan, Pemungutan , Penyetoran, pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar padaPT Angkasa Pura Kargo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukanobservasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.Baik dari segi pengunaan aplikasi Efaktur walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet, dan komputer yang harus diganti

I Imposition of Value Added Data in the same conditions as those used as Taxable Goods and Taxable Services, the imposition of which is not directly, that is,deposited by another person (trader) who is not a tax collector .This study aims to determine the implementation of the Tax Invoice of the Government of the Republic of Indonesia Number 1 of 2012 concerning Value Added Tax on Goods and Services to the Goods Needed by Law Number 42 of 2009 concerningAmendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax Goods and servicesIssuance of tax invoices in Value Added Taxes collects, deposits, reports and Input Taxes and Taxes that can result in tax underpayment or overpaid tax on PT Angkasa Pura Kargo whether it is in accordance with the prevailing laws and regulations. The method used is by literature study and field study by observing and questioning. From the results of the study it can be concluded that the application of VAT is almost in accordance with the applicable law. Both in terms of the useof E-invoice applications, although there are still some obstacles such as internet connections, and computers that must be replaced

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?