DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas pemenuhan kewajiban pemotongan pph pasal 23 tahun 2018 PT XYZ

0.0


Oleh : Afiifah Septanovalina

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019_TA_PK_024.15.056

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Teguh Sja’roni

Subyek : Financial accounting - Taxtion;Tax accounting - Financial report

Kata Kunci : income tax article 23, pmk


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2019_TA_PK_02415056_Halaman-Judul.pdf 2942.33
2. 2019_TA_PK_02415056_Daftar-Pustaka.pdf 524.74
3. 2019_TA_PK_02415056_Bab-1.pdf 740.28
4. 2019_TA_PK_02415056_Bab-2.pdf 1173.23
5. 2019_TA_PK_02415056_Bab-3.pdf 627.82
6. 2019_TA_PK_02415056_Bab-4.pdf 1586.72
7. 2019_TA_PK_02415056_Bab-5.pdf 539.57

P Penduduk yang banyak membuat indonesia membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan pengeluaran yang tidak sedikit. Dalam hal ini penduduk membutuhkan sumber penerimaan yaitu pajak. Pajak PPh Pasal 23 salah satu jenis pajak penghasilan yang memberikan kontribusi besar terhadap negara. Namun dalam hal ini dibutuhkan kesadaran besar untuk masyarakat untuk membayar pajak untuk kelangsungan kegiatan negara. PT XYZ adalah perusahaan atau instansi wajib pemungut/pemotong yang memungut/memotong PPh Pasal 23 terhadap vendor atas transaksi sewa dan jasa.Metode penulisan dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu Metode pengamatan langsung, metode kepustakaan dan wawancara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau atas pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2018 PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Pajak yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No 141/PMK.03/2015, SE-35/PJ/2010, atau PMK No 242/PMK.03/2014.Sesuai hasil pengumpulan data dan penelitian penulis yang dilakukan dari PT XYZ, penulis menyimpulkan bahwa PT XYZ telah sepenuhnya melakukan sebagaimana mestinya dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan dengan Peraturan Perundang – undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku.................................

A A large population makes Indonesia needs a source of income to finance daily life and not a small amount of expenditure. In this case the population needs a source of income, namely tax. Tax Article 23 Income Tax is one type of income tax that makes a major contribution to the country. But in this case a big awareness is needed for the community to pay taxes for the continuity of state activities. PT XYZ is a company or compulsory collector / cutter agency that collects / deducts Article 23 Income Tax from vendors for rental transactions and services. The method of writing in this Final Project Report is direct observation method, library method and interview. The purpose of this paper is to review the fulfillment of the obligation to withhold Article 23 of Income Tax Year 2018 PT XYZ is in accordance with applicable laws and regulations, namely the Minister of Finance Regulation PMK No. 141 / PMK.03 / 2015, SE-35 / PJ / 2010, or PMK No. 242 / PMK.03 / 2014. in accordance with the results of data collection and author research conducted by PT XYZ, the authors conclude that PT XYZ has fully carried out properly in the deduction, depositing and reporting of Article 23 Income Tax (PPh) based on the Laws, namely Minister of Finance Regulation Number 141 / PMK .03/2015 applies.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?