DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis terhadap kartel, penguasaan pasar, dan persekongkolan pemasaran komoditas bawang putih dalam perspektif hukum persaingan usaha (Studi terhadap Putusan KPPU No.5/KPPU-I/2013)


Oleh : Grace Maria Oktaviana Simbolon

Info Katalog

Nomor Panggil : 2015/I/076

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2015

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Subyek : Commercial law;Antitrust law;Competition unfair

Kata Kunci : market control, conspiracy, import of garlic


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2015_TA_HK_01011369_Halaman-judul.pdf 3856.15
2. 2015_TA_HK_01011369_Bab-1.pdf 278.44
3. 2015_TA_HK_01011369_Bab-2.pdf 292.55
4. 2015_TA_HK_01011369_Bab-3.pdf 257.18
5. 2015_TA_HK_01011369_Bab-4.pdf 329.38
6. 2015_TA_HK_01011369_Bab-5.pdf 219.49
7. 2015_TA_HK_01011369_Daftar-pustaka.pdf 216.07
8. 2015_TA_HK_01011369_Lampiran.pdf 2294.14

P Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memilki kencenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal. Perkembangan bisnis di Indonesia sekarang ini cenderung mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu terdapat beberapa pemasalahan tentang bagaimana Regulasi dan Kebijakan pemerintah di bidang lmportasi Bawang Putih, mengapa Menteri perdagangan dinyatakan melakukan Pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999, dan bagaimana KPPU membuktikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, serta bersifat deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa importasi bawang putih didasarkan pada beberapa UU dan kebijakan Menteri Perdangangan dan Menteri Pertanian terkait importasi hortikultura. Putusan KPPU menyatakan Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri melanggar Pasal 24 karena dianggap sebagai pihak lain yang memfasilitasi semua terlapor. Pembuktian dugaan pelanggaran atas Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 dilakukan dengan cara membuktikan unsur Pasal. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan tentang perpanjangan SPI. lnstansi Pemerintah dalam penetapan kebijakan impor penting memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.

C Competition is a condition that is always attached to human characteristics, where humans always have the tendency to outperform each other in many ways. Today's business development in Indonesia tends to lead to unfair business competition. Therefore there are several problems regarding how Government Regulation and Policy in the Garlic Transportation field, why the Minister of Trade was declared to have committed a Violation of Law No. 5 of 1999, and how the KPPU proved the alleged violation of Article 11, Article 19 letter c and Article 24 of the Law No. 5 of 1999. This thesis uses normative research methods, and is descriptive in nature, and the data used is secondary data. The results of the study show that the import of garlic is based on several laws and policies of the Minister of Trade and the Minister of Agriculture related to horticulture importation. The KPPU's decision states that the Minister of Trade and the Director General of Foreign Trade violate Article 24 because they are considered as another party that facilitates all reported parties. Proof of alleged violations of Article 11, Article 19 letter c and Article 24 is done by proving the element of Article. This study provides advice to the government to reinforce regulations regarding the extension of SPI. Government agencies in determining import policies are important to pay attention to the principles of fair business competition in the formulation of their policies.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?