DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja akibat tindakan pengusaha menutup perusahaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 392 K/Pdt.Sus/2012


Oleh : Agung Pratomo

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2013

Pembimbing 1 : Agus Achmad Muzayin

Subyek : Employees - Dismissal Of - Law And Legislation - Indonesia

Kata Kunci : basic rights of workers, termination of employment, labor law


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2013_TA_HK_01006022_1.pdf 875.87
2. 2013_TA_HK_01006022_2.pdf 607.02
3. 2013_TA_HK_01006022_3.pdf 685.52
4. 2013_TA_HK_01006022_4.pdf 555.84
5. 2013_TA_HK_01006022_5.pdf 609.37
6. 2013_TA_HK_01006022_6.pdf 484.69
7. 2013_TA_HK_01006022_7.pdf 463.22
8. 2013_TA_HK_01006022_8.pdf 617.78

T Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk mendapatkan gambaran pengaturan tentang pemenuhan hak-hak normatif pekerja akibat tindakan pengusaha menutup perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2). Untuk mendapatkan gambaran tindakan yang dilakukan PT. Citra Petala dengan menutup perusahaan dan mengalihakan status hubungan kerja para pekerjanya kepada perusahaan lain dapat dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3).Untuk mendapatkan gambaran pemenuhan ha-hak normatif pekerja PT. Citra Petala berdasarkan putusan MA RI No. 392 K/Pdt..Sus/2012 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya : pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak normatif pekerja akibat tindakan pengusaha menutup diatur dalam Pasal 163 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) dan tidak berhak mendapatkan uang pisah. Kompensasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak normatif pekerja PT.Citra Petala berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?