DETAIL KOLEKSI

Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Di DKI Jakarta untuk Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGS) Tahun 2020


Oleh : Didit Distanto

Info Katalog

Nomor Panggil : -

Penerbit : FALTL - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Pembimbing 1 : Endrawati Fatimah

Pembimbing 2 : Dwiyanti Kusumadewi

Subyek : Slum settlements

Kata Kunci : 15 (1983-2011), Slum neighborhood


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2011_TA_PW_08307006_JUDUL.pdf 826.21
2. 2011_TA_PW_08307006_ABSTRAK.pdf 676.97
3. 2011_TA_PW_08307006_DAFTAR-ISI.pdf 699.44
4. 2011_TA_PW_08307006_BAB-I.pdf 910.68
5. 2011_TA_PW_08307006_BAB-II.pdf 778.65
6. 2011_TA_PW_08307006_BAB-III.pdf 762.88
7. 2011_TA_PW_08307006_BAB-IV.pdf 1127.63
8. 2011_TA_PW_08307006_BAB-V.pdf 871.19
9. 2011_TA_PW_08307006_BAB-VI.pdf 709.16
10. 2011_TA_PW_08307006_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 8103.1

D DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia sebagai kota metropolitan dalam perkembangannya saat ini telah dihuni oleh sekitar 9,59 juta jiwa. Masalah terbesar yang saat ini terjadi di Jakarta ialah meningkatnya jumlah penduduk selain masalah macet dan banjir. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta telah menjadi satu daya tarik masuknya kaum pendatang (migran) dari daerah lain untuk mencari sumber penghidupan yang lebih baik yang menyebabkan urbanisasi. Fenomena ini mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh (slum area) yang umumnya berada di bantaran sungai, pinggir rel kereta api, disekitar pasar tradisional, disekitar stasiun/terminal atau dilahan milik orang lain. Oleh karena itu, agar tercipta keindahan dan ketertiban kota serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara umum, maka dalam rencana tata kota, unsur kebersihan dan kesehatan lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius, khususnya pada daerah-daerah kumuh dan padat tersebut Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan permukiman kumuh di DKI Jakarta terhadap pencapaian target MDGs tahun 2020 dengan studi kasus di Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sasaran yang akan dicapai untuk mendukung tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Teridentifikasinya perbedaan penilaian kekumuhan antara kriteria BPS dan kriteria yang digunakan secara international (kriteria UN Habitat) 2. Teridentifikasinya Kelemahan dan Kekuatan proyek MHT di DKI Jakarta 3. Terumuskannya upaya penanganan kawasan kumuh di DKI Jakarta dalam rangka pencapaian MDGs Penelitian ini didahului dengan memahami kriteria-kriteria penentuan permukiman kumuh yang digunakan oleh BPS. Kriteria permukiman kumuh yang digunakan BPS ialah sampai tingkatan RW kumuh DKI Jakarta dan menghasilkan klasifikasi tingkat kekumuhan pada RW kumuh, sementara target Millennium Development Goals yaitu berkurangnya KK kumuh dan pada tahun 2020 kota tanpa permukiman kumuh menggunakan indikator penentuan permukiman kumuh dari UN-Habitat. Hasil dari indikator tersebut menghasilkan jumlah lokasi KK kumuh dan lokasi KK tidak kumuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dalam lingkup area studi RW 03, RW 06, dan RW 07 di Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Hasil dari analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa 1. Masih terdapat KK kumuh di lokasi RT yang tidak kumuh. 2. Perbedaan penilaian kekumuhan pada BPS pendekatannya secara kawasan sedangkan pada UN-Habitat pendekatannya menggunakan KK kumuh. 3. Masing-masing unit penentu kekumuhan mempunyai kelebihan dan kekurangan pada indicator penentuan kekumuhan. 4. Bahwa penanganan permukiman kumuh semestinya tidak hanya berdasarkan data direktori rw kumuh yang dikeluarkan oleh BPS. 5. Bahwa penanganan permukiman kumuh juga harus menerapkan konsep partisipasi masyarakat.

J Jakarta as the capital of Indonesia as a metropolitan city in its development when it was inhabited by an estimated 9.59 million people. The biggest problem that is currently happening in Jakarta is the increasing number of people other than traffic jams and flooding problems. Success of development carried out in Jakarta has become an attraction influx of immigrants (migrants) from other areas to seek better livelihoods that cause urbanization. This phenomenon resulted in the emergence of slum settlements (slum area) are generally located on the banks of the river, railroad, around the traditional market, around the station / terminal or area property others. Therefore, in order to create beauty and order of the city and the increased level of public health in general, then in the city plan, elements of hygiene and environmental health have received considerable attention, particularly in slums and the solid. The purpose of this study was to find out how the handling of slums in Jakarta against the achievement of the MDGs targets by 2020 with a case study in the Village of Tambora, District of Tambora, West Jakarta. Targets to be achieved to support the objectives of this research are: 1. Identification of differences in assessment criteria for BPS and squalor among the criteria used by international (UN Habitat criteria) 2. Identification of weakness and strength of MHT project in Jakarta 3. Determined the efforts to address the slums of Jakarta in order to achieve the MDGs This study was preceded by understanding the criteria for the determination of the slums that are used by the BPS. Slums criteria used is up to the level of BPS Jakarta slum neighborhoods and result in the classification level of squalor in slum neighborhoods, while the Millennium Development Goals, namely the reduced KK in 2020 slums and cities without slums determination using an indicator of UN-Habitat. The results of these indicators generate the number of locations KK slums and KK not slum locations. The data used in this study of primary data and secondary data in the scope of the study area RW 03, RW 06 and RW 07 in the Village of Tambora, District of Tambora, West Jakarta. The results of analysis of this study can be seen that. 1. There is still a KK slum on the location of RT is not shabby. 2. Differences in squalor on the BPS assessment approach in the area while on approach to using the UN-Habitat slum households. 3. Determinants of each unit has its advantages and disadvantages squalor in slums determination indicator. 4. That the handling of slums should not be based solely on the data directory slum rw issued by BPS. 5. That the handling of the slums must also apply the concept of community participation.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?