Urutkan :
Tampil per halaman
Total : 6 data

Tahun Terbit : 1987

Subyek : Land reform;Agrarian policy;Land reform - study and teaching - colleges and universities

Abstraksi : UUPA memuat pokok-pokok program agrarian reform Indonesia, sekaligus juga azas-azas dan ketentuan-ketentuan pokok hukum agraria nasional kita. UUPA mengakhiri apa yang dikenal sebagai kebinekaann hukum yang mengatur pertanahan dan menciptakan perangkat hukum yang tunggal. Menghadapi hal-hal yang timbul sebagai dampak kelahiran dan pelaksanaan UUPA tersebut, sikap tanggap Universitas Indonesia melahirkan…

FH - Usakti

2. Hukum humaniter Oleh : Haryo Mataram

Tahun Terbit : 1997

Subyek : Humanitarian law;Human rights;Ceasefires - law and legislation

Abstraksi : Hukum humaniter terdiri dari peraturan/ketentuan yang mengatur cara/pelaksanaan permusuhan (conduct of hostilities), yang mencakup antara lain: ketentuan yang mengatur cara dan alat berperang (means and methods of warfare), demikian juga yang mengatur perlindungan kepada mereka yang menjadi korban perang, baik ia yang secara aktif turut serta dalam permusuhan mereka ini…

FH - Usakti

Tahun Terbit : 2009

Subyek : Restorative justice - Indonesia

Abstraksi : Dewasa ini, di beberapa negara maju, keadilan restoratif sudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana yang konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap ajudikasi persidangan pengadilan, serta tahap pelaksanaan pemenjaraan. Para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia boleh dikatakan bersikap positif. Kalau tidak Indonesia akan tertinggal jauh dari perkembangan…

FH - Usakti

Tahun Terbit : 2000

Subyek : Human rights

Abstraksi : Timbulnya konflik-konflik sosial antar suku atau antar agama dan gejala adanya beberapa wilayah Indonesia yang berhasrat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI dan membentuk negara sendiri. Masalah pelik lain yang menggejala akhir-akhir ini adalah maraknya konflik antar agama atau antar suku. Sudah dapat diduga bahwa ada bermacam-macam sebab yang…

FH - Usakti

Tahun Terbit : 2008

Pembimbing : Widartono autoyo

Subyek : Law

Abstraksi : Bahwa kaidah hukum dan norma hukum, adalah semua keputusan yang bersifat tertulis dari instansi yang berwenang (otoritas), baik berupa pemerintah atau penguasa dan non pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah sosial lainnya selain dari kaidah hukum, atau norma sosial lainnya dapat dinamakan sebagai hukum tidak tertulis, misalnya kaidah agama, kaidah…

FH - Usakti

6. Reformasi penegakan hukum Oleh : A. Hamzah

Tahun Terbit : 1998

Subyek : Law

Abstraksi : Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Faktor-faktor penentu untuk suksesnya penegakan hukum, terdiri dari perangkat peraturan atau substansi hukumnya, yang kedua adalah penegak hukum, kemudian kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terdiri dari dua tahap, yang pertama disebut law awarenes yang berarti orang tahu…

FH - Usakti