U Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah penggerak utama ekonomi di indonesia, bahkan di daerah yang bukan merupakan pusat perekonomian. pemerintah menyadari peran penting tersebut dengan memberi bebagai fasilitas bagi pelaku umkm, termasuk fasilitas perpajakan melalui pp 55/2022. tujuan penulisan laporan ini adalah untuk meninjau tingkat kepatuhan perpajakan umkm, baik secara formal maupun material, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta strategi kpp pratama jakarta jagakarsa dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm melalui metode pengataman lapangan dan kepustakaan. berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak umkm di kpp pratama jakarta jagakarsa tegolong masih rendah. sedangkan tinjauan kepatuhan material menunjukkan bahwa wajib pajak umkm telah patuh. hal ini merupakan implikasi dari sistem self assessment yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, meperhitungkan, membayar serta melapor pajak yang terutang, sehingga segala informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap telah disampaikan secara benar, jelas dan lengkap, sampai dengan otoritas pajak dapat membuktikan sebaliknya. upaya pengawasan kepatuhan material belum dilakukan oleh otoritas karena tingkat risiko ketidakpatuhan dan risiko penerimaan tergolong rendah. meskipun demikian, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm adalah dengan kegiatan pengawasan yang bersifat edukatif dan pelayanan.