K Kebijakan gubernur jawa barat yang melibatkan peserta didik dalam program barak militer sebagai upaya pembinaan karakter dan peningkatan kedisiplinan menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum dan pendidikan. penelitian ini mengkaji dua masalah yaitu: pertama kewenangan gubernur jawa barat dalam menyelenggarakan program tersebut berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan kedua mengkaji implikasinya terhadap pendidikan di provinsi jawa barat. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan gubernur dalam bidang pendidikan terbatas pada penyelenggaraan pendidikan menengah dan tidak memberikan kewenangan secara eksplisit untuk melaksanakan pembinaan peserta didik melalui program barak militer. kebijakan tersebut juga berpotensi bersinggungan dengan urusan pertahanan yang merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. selain itu, program ini berdampak pada pergeseran pandangan pendidikan, perlindungan hak anak, peran guru dalam pembinaan karakter, serta kondisi sosial dan psikologis peserta didik. penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kerangka kewenangan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang lebih jelas agar pelaksanaan pembinaan karakter tetap selaras dengan hukum administrasi pemerintahan, sistem pendidikan nasional, dan prinsip perlindungan hak anak.