DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis terhadap tanah hibah untuk pembangunan gki yasmin dikota bogor

Oleh : Muhammad Arfan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Irene Mariane

Kata Kunci : Agrarian Law, Land Grant, Construction of the GKI Yasmin House of Worship

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100265_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002100265_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100265_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100265_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100265_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100265_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100265_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100265_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002100265_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100265_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100265_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100265_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002100265_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002100265_Lampiran.pdf

P Penelitian ini penelitian ini mengkaji aspek yuridis hibah tanah yang diberikan oleh pemerintah kota bogor kepada gereja kristen indonesia (gki) yasmin sebagai penyelesaian sengketa pembangunan rumah ibadah yang berlangsung sejak tahun 2001 hingga 2021. permasalahan bermula dari sengketa pendirian gki yasmin yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun pelaksanaannya tidak berjalan efektif sehingga pemerintah memilih penyelesaian melalui pemberian tanah hibah pada lokasi baru. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. data penelitian terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung data primer melalui wawancara dengan pemerintah kota bogor dan pihak gki yasmin. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah kepada gki yasmin telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agraria dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. hibah tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa lahirnya dasar hukum baru atas hak tanah dan perizinan pembangunan rumah ibadah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa gki yasmin.

T This study examines the legal aspects of the land grant provided by the bogor city government to gereja kristen indonesia (gki) yasmin as a resolution to the dispute regarding the construction of the place of worship, which persisted from 2001 to 2021. the issue originated from a dispute over the establishment of gki yasmin; although a final and binding court ruling had been issued, its implementation was ineffective, prompting the government to opt for a resolution involving a land grant at a new location. the research employs a descriptive normative legal research method utilizing a statutory approach. the data comprises secondary data—consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials—supplemented by primary data obtained through interviews with the bogor city government and representatives of gki yasmin. data analysis was conducted qualitatively using a deductive method for drawing conclusions. the findings indicate that the land grant to gki yasmin was executed in accordance with agrarian law provisions and the procedures for managing regional government assets. this grant created legal implications by establishing a new legal basis for land rights and the permit for the construction of the place of worship, thereby providing legal certainty in the resolution of the gki yasmin dispute.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 37 Judul)

Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Eksistensi tanah jabatan (bengkok) bagi pejabat desa setempat menurut hukum adat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah bekas Grant Sultan di DIY berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak penguasaan atas tanah di komplek perumahan TNI angkatan darat Bearland berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan kawasan pesisir di pantai Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur yang berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 0.0
FH - Usakti
Kajian yuridis tanah hgb terindikasi terlantar pada shgb no.6/cijeruk atas nama pt bss
FH - Usakti
\"perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah terdahulu yang tumpang tindih (overlapping) (studi putusan nomor 193/pdt.g/2019/pn bks)\"
FH - Usakti
Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah kosntitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai hubungan hukum antara warga kampung pulo dengan tanah yang ditempatinya menurut peraturan perundang-undangan pertnahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau (jaring trawl) di perairan/laut kabupaten pasaman barat, sumatera barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus Anton 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dari Depok-Antasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5.0
FH - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/PID.SUS-PRW2017/PN MDN)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan budidaya benih lobster berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 383/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pembatalan akta hibah tanah hak milik no. 28/PPAT/Kec.Ltk/III/2003 (studi atas putusan pengadilan negeri Larantuka No. 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt)
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap sengketa penguasaan tanah antara Hamidah dan PT. Hotel Indonesia Natour di Kelapa Gading, Jakarta Utara (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/2013)
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian pelunasan kredit melalui eksekusi hak tanggungan dengan cara lelang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (studi Putusan No. 13/Pdt.G/2014/PN/Mrk)
FH - Usakti
Analisis yuridis pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah girik melalui hibah (studi putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 95/PDT/2018/PT.BDG) 2.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap penetapan tanah terlantar atas tanah hak guna usaha nomor 05/BANGKA kepunyaan PT. Swarna Nusa Sentosa
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah hak milik di Desa Pererenan, Badung-Bali
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik nomor 00809 / Kelurahan Pasir Gunung Selatan (Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 65/g/2018/PTUN.Bdg)
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 3.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penolakan pendaftaran jual beli tanah di kantor pertanahan Tangerang Selatan (studi kasus: 465/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Kajian yuridis hak pakai atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah no. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
FH - Usakti
Tinjauan mengenai pemberian izin lokasi terhadap penanaman modal dalam negeri (studi Putusan Nomor 06 K/fUN/2012)
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo.
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?