P Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan hukum keberadaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang di Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan riau dan menguraikan penegakan hukum pengaturan tambang dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menganalisis harmonisasi model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baikPenelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu metude yang bersifat positivism yang salah satunya pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan disertasi ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris.Hasil penelitian menyampaikan bahwa dalam model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah terlaksana masih ditemukan beberapa penyimpangan dan pelaksanaannya tidak mengacu pada aturan yang telah ada sebelumnya sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dari itu dalam model yang disampaikan harus dipertegas dari sisi aturan dan sanksi serta pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar tambang yang tersistem dan berkesinambungan.