P Peringatan khusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kepada sejumlah negara Asia termasuk Indonesia diawal tahun 2025 atas pemanasan global diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dari pemanfaatan energi fosil dalam berbagai kegiatan manusia antara lain transportasi dan industri, memicu terjadinya perubahan iklim merupakan suatu teguran untuk menyadarkan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan transisi energi. Transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan menjadi tren global, dan Indonesia berpartisipasi aktif menjadi bagian tersebut. Meskipun demikian, kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan dan bukan dalam bentuk undang-undang, hanya dalam bentuk kebijakan dibawah undang-undang yang sering mengalami perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum. Mengingat pentingnya ketersediaan undang-undang yang menjadi induk bagi peraturan pelaksana, diperlukan konstruksi hukum energi baru terbarukan sehingga tersedia peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur energi baru terbarukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung oleh data empirik, dan ditunjang oleh Teori Hukum dan Pembangunan Ekonomi David M. Trubek yang mengajarkan pendekatan hukum yang fleksibel dan adaptif agar hukum dapat berperan sebagai fasilitator inovasi, responsif terhadap pengaruh global, serta berbasis bukti, Teori Hukum Responsif dari Phillipe Nonet dan Phillip Selznick bahwa hukum berkembang secara dinamis dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta Teori Utilitarianisme yang diperbaharui oleh John Rawls untuk memastikan bahwa energi penting dikendalikan oleh negara untuk kebaikan bersama, dan bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama kelompok yang kurang beruntung. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan studi perbandingan terhadap beberapa negara yang proaktif mengembangkan energi baru terbarukan khususnya hidrogen hijau, yakni Arab Saudi, Selandia Baru, dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengetahui dan menganalisis pengaturan energi baru terbarukan dalam pengembangan dan pengaturan hidrogen hijau; (ii) mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi implementasi pengaturan energi baru terbarukan dalam pengembangan dan pemanfaatan hidrogen hijau di Indonesia; dan (iii) menyusun konstruksi hukum untuk pengembangan dan pemanfaatan hidrogen hijau berbasis kemanfaatan. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur energi baru terbarukan, termasuk hidrogen hijau mendesak harus diatasi melalui konstruksi hukum. Kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur energi baru terbarukan, termasuk hidrogen hijau, tidak hanya menjamin ketersediaan energi di Indonesia melalui pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan, menarik para investor, serta memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.