P Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Kementerian Keuangan secara resmi melakukan perubahan kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 dengan PMK-209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dengan adanya perubahan kedua, menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan membantu likuiditas wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan PMK-209/PMK.03/2021 atas restitusi PPN terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pluit. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan restitusi PPN sesuai PMK-209/PMK.03/2021 dari seksi yang terlibat dalam proses pengembalian pendahuluan serta melakukan teknik wawancara dengan narasumber yang terkait langsung untuk mendapatkan informasi yang tepat. Data yang telah terkumpul dibandingkan untuk dilakukan Analisa pengaruh dari pengembalian pendahuluan terhadap bruto penerimaan di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa restitusi PPN tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan di KPP Pratama Jakarta Pluit karena target penerimaan tetap tercapai lebih dari 100% dalam 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 s.d 2023.