DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas penerapan fasilitas ppn dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan bkp tertentu yang bersifat strategis pada perusahaan PT BJP dan PT NSHE di Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022-2023


Oleh : Tri Setyo Budi

Info Katalog

Status Posting : Published

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2024

Pembimbing 1 : Ayu Lestari

Subyek : Tax exemption - import

Kata Kunci : ease of doing business, mesterlist, VAT facility exempted, VAT free letter Of explanation, VAT Impor


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2024_LM_PJK_024032201152_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2024_LM_PJK_024032201152_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2024_LM_PJK_024032201152_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2024_LM_PJK_024032201152_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2024_LM_PJK_024032201152_Lembar-Pengesahan.pdf 4
6. 2024_LM_PJK_024032201152_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2024_LM_PJK_024032201152_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2024_LM_PJK_024032201152_Bab-1.pdf 7
9. 2024_LM_PJK_024032201152_Bab-2.pdf 14
10. 2024_LM_PJK_024032201152_Bab-3.pdf
11. 2024_LM_PJK_024032201152_Bab-4.pdf 24
12. 2024_LM_PJK_024032201152_Bab-5.pdf 2
13. 2024_LM_PJK_024032201152_Daftar-Pustaka.pdf 2
14. 2024_LM_PJK_024032201152_Lampiran.pdf 7

U Untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan meningkatkan investasi yang masuk maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas perpajakan yaitu pembebasan PPN terutama PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. PT BJP dan PT NSHE adalah dua perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN tersebut. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian fasilitas PPN dibebaskan atas impor atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis oleh di Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan oleh PT BJP dan PT NSHE, alasan diterbitkan surat keputusan diterima atau ditolak dan dampak terhadap penerimaan negara. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa prosedur pemberian fasilitas PPN dibebaskan terbagi atas dua kondisi yaitu yang mendapat pembebasan bea masuk berupa masterlist dilakukan secara otomatis dan yang tidak mengajukan pembebasan bea masuk dilakukan secara semiotomatis melalui website INSW. Dalam penerbitan surat keputusan pembebasan PPN biasa disebut SKB PPN didasarkan atas kesesuaian antara permohonan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya fasilitas pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis, berdampak pada tergerusnya potensi pajak pada sektor PPN Impor yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan.

I In order to improve ease of doing business and increase incoming investments, the Directorate-General of Taxation (DJP) provides tax facilities, namely VAT exemption especially on imports and/or deliveries of certain strategic taxable goods. PT BJP and PT NSHE are two companies that make use of the facilities for exemption from VAT. This final task report aims to find out the procedures for granting the facility to be exempted from VAT on imports or surrender of certain BKP which are of a strategic nature by the Directorate-General of Taxation, as proposed by P.T.BJP and P.N.S.HE, the reasons for issuing the letter of decision accepted or rejected and the impact on State acceptance. The results of the review showed that the procedure for granting PPN facilities exempted is divided into two conditions, namely that obtaining duty exemption in the form of a masterlist is carried out automatically and that not applying for customs exemption is done semi-automatically through the INSW website. In the publication of the VAT exemption decision letter commonly referred to as VAT Free Letter of Explanation is based on the conformity between the application with the applicable provisions. With the availability of VAT exemption facilities for imports and/or deliveries of certain Taxable Goods (TAGs) of a strategic nature, it has an impact on the subsequent potential tax on the imported VAT sector which may result in the failure to the set targets.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?