P Perkembangan pajak internasional telah menjadi bagian integral dari modernisasi ekonomi global. Setiap negara memiliki kedaulatan dalam menetapkan kebijakan perpajakannya dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi yang dapat diberikan. Dalam menetapkan kebijakannya, suatu negara akan menemui benturan substantif yang berbeda antar satu dan negara lainnya yang disebabkan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur berdasarkan perjanjian bilateral antar-negara, namun penerapan administratif sebagai anti-abuse dampak penerapan P3B diatur oleh masing-masing otoritas negara. Di Indonesia, kebijakan administratif diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana terakhir telah diubah dengan PER - 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Dalam Aturan ini setiap Pemotong/Pemungut Pajak yang melakukan transaksi dengan Penyedia Jasa Luar Negeri diharuskan mengisi Surat Keterangan Domisili (SKD) atau memberikan Certificate of Residence (COR) sebagai tahapan validasi hak perpajakan subjek pajak luar negeri. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai langkah pencegahan Treaty Abuse jika ditinjau dari dua kondisi berbeda berdasarkan putusan majelis dalam Putusan Banding nomor PUT-002864.13/2021/PP/M.IB Tahun 2022 dimana ketiadaan pengisian dan pelampiran SKD tidak menjadi kendala dalam penerapan P3B antar-negara, namun berbeda hasilnya dalam putusan majelis dalam Putusan Banding nomor PUT-009293.13/2020/PP.M/XVIA Tahun 2022 ketiadaan pengsian dan pelampiran SKD menjadi kendala dalam penerapan P3B antar-negara.