L Laporan tugas akhir ini membahas implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai (ppn) oleh bendahara pemerintah berdasarkan peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 131 tahun 2024 pada kpp pratama jakarta kebayoran baru dua. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di kpp pratama jakarta kebayoran baru dua selaku pihak pemungut ppn, memahami pelaksanaan kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan ppn oleh bendahara pengeluaran, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan ppn oleh bendahara pengeluaran pada kpp pratama jakarta kebayoran baru dua. metode yang digunakan adalah observasi langsung serta wawancara dengan bendahara pengeluaran, dan didukung dengan dokumen administratif di lingkungan unit kerja. hasil penelitian menunjukkan bahwa kpp pratama jakarta kebayoran baru dua telah melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada tahap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan ppn juga berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih ditemukan beberapa kekeliruan oleh pkp rekanan dalam penerapan tarif dan penggunaan kode faktur pajak. penelitian ini juga mengidentifikasi kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaporan ppn di lingkungan instansi pemerintah.