P Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu komponen paling besar dalam struktur pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). untuk amplifikasi dana pembangunan, pemerintah melalui undang-undang nomor 7 tahun 2021 menetapkan kenaikan tarif ppn menjadi 12%. kemudian, dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan pmk no. 11 tahun 2025 tentang ketentuan dpp nilai lain. penelitian ini betujuan untuk meninjau mekanisme penerapan dpp nilai lain dalam administrasi ppn terbaru (aplikasi coretax), bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan sektor ppn, serta kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh kpp pratama jakarta gambir satu. tarif ppn yang dikenakan pada bkp dan jkp tetap 12%, namun dengan adanya ketentuan penghitungan ppn menggunakan dpp nilai lain, jumlah ppn yang terutang dan wajib disetorkan kepada pemerintah tidak mengalami perubahan. dengan memahami ketentuan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme pengenaan ppn yang terbaru.