P Perkembangan ekonomi digital mendorong munculnya platform digitaldengan kekuatan pasar yang signifikan, yang berpotensi memunculkanpraktik persaingan usaha tidak sehat melalui penetapan syaratperdagangan. penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan komisipengawas persaingan usaha nomor 03/kppu-i/2024 terkait kebijakangoogle llc yang mewajibkan penggunaan google play billing systemsebagai satu-satunya metode pembayaran dalam transaksi in-apppurchase di google play store. kebijakan tersebut menimbulkan dugaanpenetapan syarat perdagangan yang berpotensi menciptakan hambatanmasuk (barrier to entry) bagi penyedia jasa pembayaran digital lain.penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan penetapansyarat-syarat perdagangan di sektor industri berbasis digital yangberpotensi menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasayang bersaing, serta menilai penerapan pasal 25 ayat (1) huruf a undangundang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan kppu nomor 03/kppui/2024. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengansifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang didukung data primerberupa wawancara, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalarandeduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks jasa digitaldan multi-sided market, penetapan syarat perdagangan dapat menjadiinstrumen penguatan posisi dominan dan menciptakan barrier to entry.namun, meskipun google llc terbukti memiliki posisi dominan danmenetapkan syarat perdagangan, majelis komisi kppu menyatakanunsur tujuan menghalangi konsumen memperoleh jasa yang bersaingtidak terbukti. temuan ini menegaskan perlunya pendekatan hukumpersaingan usaha yang lebih adaptif terhadap karakteristik pasar digital.