P Permasalahan pencemaran lingkungan akibat dumping limbah ke media lingkungan hidup oleh korporasi terus menjadi sorotan di indonesia. salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana tersebut adalah dengan penerapan pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009. dalam praktik peradilan, penerapan pidana tambahan terhadap korporasi sering menimbulkan perdebatan, terutama mengenai legalitas dan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan lingkungan. permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah dalam putusan nomor 226/pid.sus/2024/pn/btm, serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan yang disertai pidana pokok terhadap pt musim mas sebagai pelaku korporasi. penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan didukung oleh wawancara dengan ahli hukum pidana. sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. berdasarkan hasil penelitian, pidana tambahan dalam putusan tersebut berupa pidana denda dengan alternatif perampasan kekayaan korporasi apabila denda tidak dibayarkan. ketentuan ini sesuai dengan pasal 104 dan pasal 116 undang-undang nomor 32 tahun 2009. hakim mendasarkan putusan pada prinsip strict liability dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. penerapan pidana tambahan tersebut dinilai sah secara hukum dan mencerminkan perkembangan pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan ekologis.