P Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak yang diterapkan oleh kantor wilayah djp jakarta barat sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari fungsi penagihan. kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas rendahnya capaian fungsi penagihan meskipun total penerimaan pajak cukup tinggi. penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, dokumentasi, dan observasi langsung selama pelaksanaan praktik kerja lapangan pada periode maret–mei 2025.hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan sanksi administrasi berdampak positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak dari fungsi penagihan, yang meningkat secara signifikan dalam kurun waktu program 1 september hingga 31 desember 2024. peningkatan tersebut didukung oleh tingginya jumlah permohonan dari wajib pajak serta respons positif terhadap pendekatan insentif fiskal yang digunakan. namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beberapa kendala, antara lain durasi program yang singkat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi menyeluruh. upaya seperti optimalisasi komunikasi digital, pelatihan petugas, dan penyederhanaan prosedur telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.dengan demikian, kebijakan pengurangan sanksi administrasi terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak. keberhasilan implementasi kebijakan ini memberikan implikasi penting bagi perluasan program di wilayah lain serta perlunya penyusunan pedoman yang lebih sistematis untuk kebijakan serupa di masa mendatang.