D Direktorat jenderal pajak (djp) bersinergi dengan satuan kerja dibawahnya salah satunya adalah kpp pratama jakarta gambir satu yang 80% wajib pajaknya adalah bendahara pemerintah sehingga secara tidak langsung kantor pajak tersebut menghimpun pajak dari beberapa kementerian/lembaga di wilayah kerjanya. seiring berjalannya waktu, pada tahun 2025, diterbitkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. dengan terbitnya instruksi presiden ini, banyak kementerian/lembaga dilakukan pemblokiran anggaran belanja terhadap beberapa kegiatan. hal ini menimbulkan efek domino bagi beberapa sektor salah satunya adalah pajak atas pungutan dan penyetoran yang dilakukan bendahara pemerintah terhadap belanja negara yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah kerja kpp pratama jakarta gambir satu. hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak di wilayah kerjanya mungkin terdampak atas terbitnya instruksi presiden tersebut. melalui metode kepustakaan dan penelitian lapangan, tugas akhir ini bertujuan untuk meninjau dampak diterbitkannya instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja pada apbn tahun 2025 terhadap penerimaan pajak di kpp pratama jakarta gambir satu.