P Pajak merupakan instrument yang sangat penting bagi Negara maupun masyarakat sebagai wajib pajak, oleh karena itu pemahaman dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan perpajakan sangatlah penting. Salah satunya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dimana mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenakan dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu PT Angkasa Pura II mempunyai wewenang dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008. Pada pelaporan ini penulis melakulan evaluasi mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Angkasa Pura II. Dan dapat disimpulkan bahwa PT Angkasa Pura II sangat taat pada peraturan dan tidak ada cacat sama sekali dalam melakukan pelaporan dan penyetoran sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia.