P Pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. dalam konteks aceh, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, khususnya pasal 16 dan pasal 17, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk bidang kesehatan. pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan oleh dinas kesehatan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi teknis di bidang kesehatan, serta diperkuat oleh ketentuan dalam qanun aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan, khususnya pasal 6 dan pasal 7 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dinas kesehatan kabupaten aceh tengah dalam pembangunan infrastruktur kesehatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas kesehatan kabupaten aceh tengah telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur kesehatan. namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis wilayah, serta keterbatasan sumber daya pendukung yang berdampak pada optimalisasi pembangunan infrastruktur kesehatan di kabupaten aceh tengah.