P Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa terkait koreksi fiskal negatif atas pinjaman tanpa bunga, menganalisis pola argumen yang disampaikan oleh direktorat jenderal pajak (djp) dan wajib pajak dalam proses banding di pengadilan pajak, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan memperbaiki tingkat kemenangan djp. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis isi terhadap putusan banding pengadilan pajak yang diucapkan selama periode 2020–2024, didukung dengan telaah regulasi, literatur, dan data sekunder yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa muncul terutama karena perbedaan penafsiran terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, di mana djp mendasarkan koreksinya pada ketentuan formal seperti pasal 12 pp 94 tahun 2010, sedangkan wajib pajak berargumen bahwa pinjaman tanpa bunga merupakan keputusan bisnis internal yang wajar dan tidak menimbulkan penghindaran pajak karena terjadi antar entitas domestik. analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa majelis hakim menilai berdasarkan substansi ekonomi, kelaziman usaha, dan kelengkapan dokumen, sementara kelemahan utama djp terletak pada kurangnya pembuktian yang kuat sehingga tingkat kemenangan djp relatif rendah. kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas, peningkatan kualitas dokumentasi dan argumentasi dari djp, serta upaya wajib pajak untuk melengkapi bukti dan penjelasan bisnisnya, sementara pembuat kebijakan disarankan untuk memperbaiki regulasi guna mengurangi multitafsir dan mencegah sengketa serupa di masa mendatang.