( (E) Penelitian ini membahas konstruksi hukum pidana dalam konflik pemanfaatan sumber daya panas bumi (geothermal) di Poco, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Konflik tersebut mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan energi terbarukan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana dikonstruksi dan digunakan dalam konteks konflik tersebut, serta sejauh mana peranannya dalam menyelesaikan atau memperparah ketegangan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pidana dalam konflik ini sering kali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, di mana kriminalisasi terhadap aktivis atau warga penolak proyek geothermal terjadi tanpa memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan hak atas partisipasi publik. Selain itu, terdapat kekosongan dan disharmoni regulasi antara hukum nasional dan kearifan lokal yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Dalam penyelesaian konflik Geothermal antara Masyarakat dan pemerintah, pemilihan opsi penyelesaian hukum pidana khusus, yakin melalui peraturan sanksi hukum administratif yang bisa ditemukan dalam hukum adat daerah setempat. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan hukum pidana dalam konteks konflik sumber daya alam, dengan menekankan pendekatan dialogis, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis. Perlunya integrasi hukum adat dalam sistem peradilan nasional juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang untuk menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya secara damai.