P Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya inovasi di sektor jasa keuangan melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi peer-to-peer lending. kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses pendanaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan risiko hukum bagi lender sebagai pihak yang menyalurkan dana. permasalahan tersebut tercermin dalam praktik penyelenggaraan p2p lending oleh pt igrow, di mana lender mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh borrower. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pt igrow sebagai perusahaan penyelenggara p2p lending terhadap kerugian lender akibat gagal bayar borrower serta menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lender berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah dan data primer berupa wawancara. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pt igrow terhadap kerugian lender bersifat terbatas, karena hubungan hukum utama terjadi antara lender dan borrower, sehingga risiko gagal bayar secara yuridis dibebankan kepada lender. perlindungan hukum oleh penyelenggara dan pengawasan ojk masih bersifat normatif dan preventif, sehingga belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi lender akibat gagal bayar borrower.